Pengaturan Pengelolaan Alokasi Dana Pajak Karbon Terhadap Akselerasi Transisi Energi Berdasarkan Green Constitution

Syahrani, Nabila and Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H and Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.H. (2024) Pengaturan Pengelolaan Alokasi Dana Pajak Karbon Terhadap Akselerasi Transisi Energi Berdasarkan Green Constitution. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perubahan iklim, yang sebagian besar diinduksi oleh emisi karbon, telah menjadi tantangan yang mengharuskan kolaborasi antar negara. Penanganan perubahan iklim melalui Protokol Kyoto mewajibkan negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut untuk mengurangi emisi karbon. Untuk meningkatkan efektivitas pendanaan transisi energi terbarukan, dibutuhkan sistematika pengalokasian Dana Transisi Energi yang menyeluruh, meliputi sumber dana, tata kelola, instrumen penggunaan dana, serta proyek-proyek yang siap mendapatkan pendanaan. Maka, diperlukan pembentukan sebuah Pengaturan subjek dan alokasi dana dari pajak karbon. Sesuai dengan amanat “Pasal 13 ayat (12) Undangundang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” bahwa "penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim". Pendekatan hukum yang progresif menegaskan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan dan pengembangan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. “Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” memungkinkan alokasi dana dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan akselerasi transisi energi, pengalokasian dana dari pajak karbon dapat mendorong fokus pada akselerasi transisi energi, termasuk penghentian lebih awal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Materi muatan yang direkomendasikan untuk penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Subjek dan Alokasi Dana Pajak Karbon mencakup penegasan definisi, ruang lingkup, tata laksana penyelenggaraan, lembaga, pemantauan dan evaluasi, peran serta masyarakat, pembinaan dan pendanaan, serta pembentukan komite pengarah yang mengutamakan pembangunan berkelanjutan.

English Abstract

Climate change, largely induced by carbon emissions, has become a challenge requiring collaboration among nations. Addressing climate change through the Kyoto Protocol obliges signatory countries to reduce carbon emissions. To enhance the effectiveness of financing for renewable energy transition, a comprehensive framework for allocating Renewable Energy Transition Funds is needed, covering funding sources, governance, fund utilisation instruments, and projects ready for funding. Thus, the establishment of regulations governing the management and allocation of funds from carbon taxation is necessary. Following the mandate of Article 13 paragraph 12 of Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, which states that "revenue from carbon taxation can be allocated for climate change control". Progressive legal approaches emphasize environmental protection and community rights, including strict enforcement against environmental violations and developing fair and sustainable policies. Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations allows for the allocation of funds from carbon taxation for climate change control, including mitigation and adaptation efforts. Although not explicitly mentioning the acceleration of energy transition, allocating funds from carbon taxation can incentivise a focus on accelerating the energy transition, including early retirement of fossil fuel power plants. Recommended content for drafting Government Regulations on the Subject and Allocation of Carbon Tax Funds includes defining terms, scope, implementation procedures, institutions, monitoring and evaluation, community participation, capacity building and financing, and the establishment of directing committees prioritizing sustainable development

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	08 Oct 2024 02:34
Last Modified:	08 Oct 2024 02:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/226691

Text (DALAM MASA EMBARGO) nabila syahrani.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item