Ketidaksesuaian Antara Pengaturan Nasional Indonesia Dan Hukum Laut Internasional Tentang Pencemaran Laut Akibat Sludge Oil

Amri, Gure Qauli and Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D and Rika Kurniaty, S.H., M.A., Ph.D (2024) Ketidaksesuaian Antara Pengaturan Nasional Indonesia Dan Hukum Laut Internasional Tentang Pencemaran Laut Akibat Sludge Oil. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Karena meningkatnya aktivitas manusia di laut, yang cenderung tidak ramah terhadap lingkungan, hal ini menyebabkan lingkungan laut mengalami gangguan, sekitar 80 persen dari total pencemaran laut yang dibersumber dari kapal diperkirakan berasal dari Operational Discharges seperti pembuangan limbah minyak (Sludge Oil) hasil dari kegiatan pembersihan tangki kapal. Pencemaran yang disebabkan oleh Pembuangan Sludge Oil terjadi dihasilkan oleh kegiatan operasional kapal yang melakukan pembuangan illegal ke perairan internasional guna menghindari pembiayaan yang tinggi. Hukum Laut Internasional telah mengatur perlindungan maritim dari pencemaran laut yang tercantum pada UNCLOS 1982 dan Annex I MARPOL 73/78. Dalam konteks perlimdungan lingkungan maritim, pada dasarnya peraturan di Indonesia sudah cukup memadai, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dan beberapa peraturan pelaksana dibawahnya. Hal ini belum mampu mengatasi pencemaran laut akibat pembuangan Sludge Oil secara ilegal mengingat permasalahan ini terus berulang terbawa ke wilayah pantai Bintan pada saat musim angin monson utara. Selain itu dalam Hukum Nasional Indonesia pencemaran laut akibat Sludge Oil termasuk ke dalam kategori Limbah B3. Dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada Dalam Hukum Laut Internasional. Berdasarkan apa yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan pencemaran laut akibat Sludge Oil berdasarkan hukum laut internasional? dan (2) Apakah Hukum Nasional Indonesia tentang pencemaran laut sudah sesuai dengan pengaturan hukum laut internasional tentang pencemaran laut akibat Sludge Oil? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan meotode pendekatan pendekatan peraturan perundang– undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan-bahan hukum yang terdiri dari Primer, Sekunder, dan Tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran deskriptif dan sistematis. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan suatu konklusi atas permasalahan Pencemaran Laut yang diakibatkan oleh Sludge Oil. Dalam aspek persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh kapal dalam hukum nasional Indonesia sudah sesuai dan konsisten dengan pengaturan dalam Hukum Laut Internasional. Namun, terdapat perbedaan dimana pencemaran Sludge Oil dalam Hukum Nasional Indonesia dikategorikan sebagai limbah B3 sedangkan ketentuan dalam Hukum Laut Internasional mengkategorikan Sludge Oil sebagai minyak.

English Abstract

In this thesis, the problem raised by the author is about marine pollution due to operational discharges, Due to increasing human activities at sea, which tend to be unfriendly to the environment, this causes the marine environment to be disturbed, about 80 percent of the total marine pollution from ships is estimated to come from Operational Discharges such as the disposal of waste oil (Sludge Oil) resulting from ship tank cleaning activities. Pollution caused by Sludge Oil Discharges is generated by ship operations that illegally discharge into international waters to avoid high costs. The International Law of the Sea has regulated maritime protection from marine pollution listed in UNCLOS 1982 and Annex I MARPOL 73/78. In the context of maritime environmental protection, regulations in Indonesia are basically adequate, such as Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law No. 17 of 2008 concerning Shipping, and several implementing regulations under it. This has not been able to overcome marine pollution due to illegal dumping of Sludge Oil considering that this problem continues to be carried to the coastal area of Bintan during the north monsoon season. In addition, in Indonesian National Law, marine pollution due to Sludge Oil is included in the category of B3 Waste. This is contrary to the provisions of the International Law of the Sea. Based on what has been stated above, the problem formulations contained in this thesis are: (1) How is the regulation of marine pollution due to Sludge Oil based on international law of the sea? and (2) Is the Indonesian National Law on marine pollution in accordance with the international law of the sea regarding marine pollution due to Sludge Oil? Furthermore, in this research the author uses a juridical-normative method with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The legal materials consisting of Primary, Secondary, and Tertiary obtained by the author are analyzed using descriptive and systematic interpretation methods. The results of the research conducted by the author produce a conclusion on the issue of Marine Pollution caused by Sludge Oil. In the aspect of the requirements that must be met by ships in Indonesian national law are in accordance and consistent with the arrangements in the International Law of the Sea. However, there are differences where Sludge Oil pollution in Indonesian National Law is categorized as hazardous waste while the provisions in the International Law of the Sea categorize Sludge Oil as oil.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	08 Oct 2024 02:16
Last Modified:	08 Oct 2024 02:16
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/226659

Text (DALAM MASA EMBARGO) Gure Qauli Amri.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item