Urgensi Pengaturan Perbuatan Catfishing Sebagai Tindak Pidana

Ikhroma, Flavia Zurly and Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M., and Alfons Zakaria,, S.H., LL.M., (2024) Urgensi Pengaturan Perbuatan Catfishing Sebagai Tindak Pidana. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian ini, penulis mengangkat isu hukum terkait ketidaklengkapan hukum mengenai pengaturan perbuatan catfishing yang marak terjadi di Indonesia. Catfishing adalah pemalsuan identitas secara daring yang merupakan pelanggaran dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial sehingga dibutuhkan peraturan yang jelas. Di Indonesia masih belum mengatur secara tegas terkait catfishing. Berbeda halnya dengan negara bagian Amerika Serikat yaitu New York, Texas dan California yang telah memiliki aturan mengenai catfishing. Aturan di Indonesia belum mengatur catfishing secara tegas dalam regulasinya. Indonesia memiliki Pasal 35 UU ITE tentang pemalsuan akan tetapi peraturan tersebut masih memiliki kekurangan dan kelemahan untuk mengkriminalisasi perbuatan catfishing. Ketidaklengkapan peraturan mengenai perbuatan catfishing dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena undang-undang saat ini tidak cukup sebagai acuan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi pengaturan perbuatan catfishing sebagai tindak pidana? (2) Bagaimana alternatif pengaturan perbuatan catfishing di masa yang akan datang? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode Teknik Interpretasi Gramatikal dan Komparatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran serta menganalisis mengenai peraturan�peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa urgensi diperlukannya pengaturan catfishing yakni catfishing dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik kerugian materiil maupun immateriil. Ketidaklengkapan pengaturan catfishing dapat dilakukan dengan menyisipkan pasal baru yakni Pasal 35A yang merupakan perluasan dari Pasal 35 UU ITE. Pada Pasal 35 UU ITE normanya hanya pada perbuatan memalsukan saja tetapi tidak dilanjutkan dengan perbuatan penyalahgunaan dari pemalsuan tersebut sehingga Pasal 35A akan melengkapi ketidaklengkapan tersebut dengan menambahkan norma penyalahgunaan dari pemalsuan tersebut. Dalam membuat formulasi Pasal 35A menggunakan rekonstruksi seperti Pasal 263 KUHP serta pengaturan catfishing dari negara bagian Amerika Serikat seperti New York, Texas dan California. Dengan adanya aturan hukum yang baik, masyarakat dapat memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam konteks online. Selain itu, adanya sanksi dan hukuman yang diterapkan dapat menjadi mencegah potensi pelaku catfishing. Oleh karena itu pembuatan aturan hukum dapat berperan sebagai alat perlindungan hukum yang efektif baik secara preventif maupun represif

English Abstract

In this research, the author raises legal issues related to the incompleteness of the law regarding the regulation of catfishing that is rampant in Indonesia. Catfishing is online identity fraud and is an offense that utilizes technology and social media so that clear regulations are needed. In Indonesia, there is still no strict regulation regarding catfishing. Unlike the United States, namely New York, Texas and California, which have regulations regarding catfishing. Indonesia has not yet regulated catfishing explicitly in its regulations. Indonesia has Article 35 of the ITE Law but the regulation still has shortcomings and weaknesses to criminalize catfishing. The incompleteness of regulations regarding catfishing can lead to legal uncertainty because the current law is not sufficient as a reference. Based on this, this thesis raises the formulation of the problem: (1) What is the urgency of regulating catfishing as a criminal offense? (2) What are the alternatives to regulating catfishing in the future? Then the writing of this thesis uses a normative juridical method with a statutory approach and a comparative approach. Primary and secondary legal materials obtained by the author will be analyzed using the Grammatical and Comparative Interpretation Technique method. This normative juridical legal research is carried out by examining library materials or secondary data as a basis for research by searching and analyzing regulations and literature related to the problem under study. From the results of the research using the above method, the author obtained answers to the existing problems that the urgency of the need for catfishing regulation is that catfishing can cause losses to the community, both material and immaterial losses. The incompleteness of catfishing regulation can be done by inserting a new article, namely Article 35A, which is an expansion of Article 35 of the ITE Law. In Article 35 of the ITE Law, the norm is only on the act of falsification but not followed by the act of misuse of the falsification so that Article 35A will complete the incompleteness by adding the norm of misuse of the falsification. In formulating Article 35A, it uses reconstruction such as Article 263 of the Criminal Code and catfishing regulations from US states such as New York, Texas and California. With a good rule of law, people can have clear guidelines on what is allowed and not allowed in the online context. In addition, the sanctions and penalties applied can serve as a deterrent to potential catfishing offenders. Therefore, the creation of the rule of law can act as an effective legal protection tool both preventively and repressively.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	08 Oct 2024 02:15
Last Modified:	08 Oct 2024 02:15
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/226647

Text (DALAM MASA EMBARGO) Flavia Zurly Ikhroma.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item