Analisis Arti Frasa ”Diperkenankan” Alihfungsi Lahan Pertanian Terhadap Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar

Rozaq, Azhim Alfiansyah and Prof. Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum. and Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn. (2024) Analisis Arti Frasa ”Diperkenankan” Alihfungsi Lahan Pertanian Terhadap Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat isu hukum kekaburan norma alihfungsi lahan pertanian dalam ketentuan Pasal 105 ayat (2) huruf a angka ke-2 Perda RTRW Kab. Blitar No. 5 Tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis arti frasa ”diperkenankan” alihfungsi lahan pertanian pada kawasan peruntukan pertanian karena tidak adanya penjelasan secara eksplisit pada ketentuan umum. Oleh sebab itu, perlu telaah lebih lanjut terkait kriteria dapat dan/atau tidaknya dilakukan alihfungsi lahan pertanian pada kawasan tersebut. Sehingga yang menjadi rumusan masalah adalah: Apa arti frasa ”diperkenankan” alihfungsi lahan pertanian terhadap ketentuan Pasal 105 ayat (2) huruf a angka ke-2 Perda RTRW Kab. Blitar No. 5 Tahun 2013? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang–undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum diperoleh dengan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematikal. Hasil penelitian yang didapat melalui metode di atas bahwa penulis menemukan penjelasan frasa “diperkenankan” ditafsirkan menjadi diizinkan dalam arti dapat melakukan alihfungsi lahan pertanian dengan izin bersyarat sedangkan untuk menentukan kriteria dapat dan/atau tidak alihfungsikan maka, dapat dilakukan terhadap lahan beririgasi dan tidak beririgasi apabila syaratnya sudah dipenuhi. Selain itu, dengan berlakunya UU Cipta Kerja berimplikasi terhadap pengaturan Penataan Ruang terlebih Kabupaten Blitar belum ada Perda LP2B dan RDTR sebagai dasar PZ untuk mengatur lebih detail mengendalikan alihfungsi lahan dan menjaga ketersediaan lahan pertanian untuk mendukung kontribusi perekonomian daerah melalui ketahanan pangan

English Abstract

This thesis addresses the legal issue of the ambiguity of norms regarding the conversion of agricultural land as stipulated in Article 105 paragraph (2) letter a number 2 of the Regional Spatial Planning (Perda RTRW) of Blitar Regency No. 5 of 2013. This research aims to analyse the meaning of the phrase “permitted” in the conversion of agricultural land in designated agricultural areas, as there is no explicit explanation in the general provisions. Therefore, it is necessary to further examine the criteria for whether the conversion of agricultural land in these areas can or cannot be carried out. This issue has led to following research question: What is the meaning of the phrase “permitted” in the conversion of agricultural land in relation to Article 105 paragraph (2) letter a number 2 of ther Regional Regulation (Perda RTRW) of Blitar Regency No. 5 of 2013? This research is a normative juridical legal study with statutory and conceptual approaches. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study. The data were analysed based on grammatical and systematic interpretations. The research results using the above methods indicate that the author found the phrase “permitted” to be interpreted as “allowed” in the sense that the conversion of agricultural land can be done with conditional permission. To determine the criteria for whether the land can or cannot be converted, it can be applied to both irrigated and non-irrigated land if the conditions are met. Moreover, the implementation of the Job Creation Law has implications for spatial planning regulations, especially since Blitar Regency does not yet have LP2B and RDTR regulations as a basis for zoning to regulate in more detail and control land conversion and maintain the availability of agricultural land to support local economic contributions through food security

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	08 Oct 2024 02:21
Last Modified:	08 Oct 2024 02:21
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/226604

Text (DALAM MASA EMBARGO) AZHIM ALFIANSYAH ROZAQ.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)

Actions (login required)

View Item