Program penanggulangan Masyarakat Miskin Perkotaan (P2KP) Dalam Perspektif Teori Wilson. (Suatu Studi di Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi)

Hita, Asma and Drs. Sarwono, Msi and Dra. Lely Indah,, MSi, (2006) Program penanggulangan Masyarakat Miskin Perkotaan (P2KP) Dalam Perspektif Teori Wilson. (Suatu Studi di Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

P2KP (Program Penanggulangan Masyarakat Miskin Di Perkotaan) merupakan salah satu wujud tujuan dan sasaran Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) 2000-2004 di bidang ekonomi yang secara terpadu dikelompokkan kedalam tujuh kelompok program yang antara lain menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok. Program ini disebut P2KP yang menganut pendekatan pemberdayaan (empowerment) sebagai satu syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan (suistanable development). Guna menanggulangi masalah kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan melalui P2KP. Karena itu visi P2KP adalah “masyarakat mampu menanggulangi kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan”. Sedangkan misinya adalah memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang dihadapinya”. Dilatarbelakangi adanya misi P2KP yaitu memberdayakan masyarakat, dan untuk menguji salah satu teori pemberdayaan khususnya teori Willson (1996: 3-5) dimana untuk memahami makna dan dampak secara penuh mengenai konsep pemberdayaan masyarakat, utamanya dalam hal ini masyarakat miskin di perkotaan, bahwa paling tidak ada tiga tahapan yang harus dilalui agar masyarakat tersebut bisa berdaya. Tiga tahapan tersebut intinya antara lain : 1. Tahapan Politis : Dimana dalam tahap ini masyarakat dituntut untuk bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang lain dan digantikan oleh ketergantungan kepada diri sendiri serta mampu mengidentifikasikan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. 2. Tahapan Organisasi : Dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan kebutuhannya atau kepentingannya sehingga adanya keteraturan dan ketepatan dalam mengklasifikasikan kebutuhan kehidupannya. 3. Tahapan Menguji Pemberdayaan : Dimana dalam tahap ini, adanya pengujian untuk tahap-tahap sebelumnya (Politis dan Organisasi). Apakah pelaksanaanya sesuai dengan tahap-tahap tersebut. Dari ketiga tahapan yang ditawarkan oleh Willson untuk mencapai pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini peneliti menguji sejauh mana Teori Pemberdayaan dari Willson tersebut dapat terlaksana dengan adanya fenomena P2KP (Program Penanggulangan Masyarakat Miskin Di Perkotaan) dengan fokus penelitian di Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Dan dari pengujian teori pemberdayaan Willson dengan fenomena P2KP bahwasannya beberapa tahapan yang ada dalam teori Willson tersebut juga dimiliki oleh P2KP, tetapi pada tahapan hasil menunjukkan perbedaan. Program P2KP gagal dalam pemberdayaan masyarakat dikarenakan memiliki hambatan-hambatan yang xiantara lain minimnya sumberdaya manusia khususnya soft skill dimana kemampuan akademik yang tinggi tidak dibarengi dengan kemampuan aplikasi dilapangan, yang akibatnya rendahnya ketrampilan dan kreativitas masyarakat itu sendiri. Hambatan kedua adalah teijadinya dampak krisis moneter, kondisi global perekonomian bangsa yang tidak menentu serta fluktuasi barang menambah keterpurukan masyarakat yang mulai dan sedang mengembangkan usahanya. Sedangkan tahapan-tahapan teori pemberdayaan Willson cenderung dinamis dengan menekankan pada Human Asset yaitu sumberdaya manusia yang tinggi (baik hard skill maupun soft skill-nya) dan ditunjang dengan kondisi negara yang stabil. Jadi secara umum konsep atau teori pemberdayaan dari Willson ini hanya dapat dilaksanakan pada masyarakat maju dan modem yang didukung oleh suatu kondisi Negara yang baik yang mendukung masyarakatnya menuju pemberdayaan. Hal ini sangat bertolak belakang dalam proyek P2KP, dimana proyek ini dilaksanakan pada suatu kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya yang rendah (soft skill) serta kondisi perekonomian Negara yang tidak menentu. Oleh karena itu banyak terjadi kendala dalam upaya - upaya penanggulangan masyarakat miskin perkotaan. Oleh sebab itu saran dari penulis, hendaknya sebelum melangkah pada proses pemberdayaan, masyarakat dibekali dengan pola pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan yang bertujuan untuk meningkatkan soft skill sebagai upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	040603
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	01 Aug 2024 02:08
Last Modified:	01 Aug 2024 02:08
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/226196

Text Asma Hita.pdf Download (17MB)

Actions (login required)

View Item