Drajat, Zakiyah (2006) Pengelolaan Pungutan Retribusi Kebersihan Kota Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Kebersihan Kota Dan Lingkungan Hidup Probolinggo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Guna menunjang peningkatan penerimaan PAD, khususnya sector Retribusi Daerah perlu adnya kebijakan dari Pemerintah Daerah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. kota Proboiinggo diperkirakan dalam sehari menghasilkan sampah 650 m3 per hari. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Proboiinggo untuk mampu menyediakan jasa pelayanan kebersihan/ pengelolaan sampah yang memadai. Adapaun permasalahan dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana langkah-langkah Pemerintah Kota Proboiinggo dalam pengelolaan kebersihan? (2) Bagaimana pengelolaan pungutan retribusi kebersihan Kota Proboiinggo? (3) Bagaimana kontribusi pemungutan retribusi kebersihan dalam meningkatkan PAD di Kota Proboiinggo? (4) Faktor pendukung dan kendaia yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan retribusi kebersihan Kota Proboiinggo?. Sedangkan tujuannya adalah untuk (1) Untuk mengetahui langkah-langkah dalam pengelolaan kebersihan Kota Proboiinggo, (2) Untuk mendiskripsikan startegi pengelolaan pungiutan retreibusi kebersihan di Kota Proboiinggo. (3) Untuk mengetahui kontribusi pungutan retribusi Kebersihan terhadap PAD Kota Proboiinggo. (4) Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendaia apa yang dihadapi Pemerintah dalam pengelolaan retribusi Kebersihan Kota Proboiinggo. Sedangkan secara teoritis, penulisan ini diperkuat dengan teori dan kajian-kajian tentang Pendapatan Daerah (termasuk PAD). Dalam pembahasannya penuiis menggunakan metode penelitaian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mempunyai focus penelitian sebagai berikut (1) Langkah-langkah pemerintah dalam pengelolaan kebersihan kota, (2) Pengelolaan Pungutan Retribusi Kebersihan, (3) Kontribusi hasil pemungutan Retribusi Kebersihan, (4) Faktor-faktor pelaksanaan pengelolaan kebersihan. Dalam pengumpulan data penuiis menggunakan wawancara, sedangkan analisa datanay menggunakan analisa data kualitatif. Dari proses penggalian data yang terfokuskan pada fokuys penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan ini adalah tercapainya target penerimaan retribusi, peningkatan disiplin petugas dan mencegah kebocoran dan pemborosan anggaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD khususnya yang bersumber dari Retribusi Kebersihan sangat diperlukan adanya pengawasan intern maupun ekstem,(2) Retribusi Kebersihan merupakan salah satu jenis retribusi umum. Berdasarkan Keputusan Walikota no 11 Tahun 2003 dan Perda no 17 tahun 2002 Subyek Retribusi sudah cukup mencakup semua pemilik/pengelola banguan baik itu perorangan maupun badan yang berada di Wilayah Kota Proboiinggo dan aktivitas warga kota yang menerima pelayanan jasa kebersihan yang diseienggarakan oieh Pemerintah Kota Probolinggo. Pengkiasifikasian ini telah sesuai dengan asas-asas pemungutan retribusi menutur Icsan et.al.(3) Pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan sehari-hari dibawah Sub Dinas Pendataan dan Peran Serta Masyarakat, Serta dilakukan Pengawasan Oleh Dinas Pekeijaan Umum dan Badan Keuangan Daerah. Seiain itu pelaksana pemungutan Retribusi juga dilakukan keija sama dengan Perusahaan Listrik Negara yang telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum dalam Perda no 17 tahun 2002 serta dalam pasal 3 ayat 1 Keputusan Walikota no 11 tahun 2003. (4) Pencapaian realisasi pendapatan Retribusi Kebersihan dapat tercapai maksimal apabila dibantu juga oleh perubahan tarif terhadap kebersihan itu sendiri. Apabila tahapan kenaikan tarif itu bisa sepenuhnya sesuai dengan ketentuan maka dipastikan target akan naik dan diharapkan realisasinya juga meningkat. Meskipun secara kuantitas masih kecil namun potensinya masih besar untuk dikembangkan dengan cara: (1) Perlu kiranya penambahan Obyek-obyek retribusi barn yang berpotensi sebagai sumber penghasilan sampah,seperti terminal,stasiun, yang selama ini dimasukkan dalam obyek kantor pemerintah, perlu dikategorikan lagi menjadi kantor pemerintah komersial seperti terminal, stasiun kereta api, dsb. (2) Penerapan tarif barn secara penuh dilakukan secara bertahap dan harus mempunyai target waktu penuntasannya, sehingga dapat diperkirakan besamya penerimaan secara riil.(3) Dalam pelaksanaan pendataaan, Dinas Kebersihan hendaknya tidak terpaku pada data di Kantor Kelurahan saja. Namun sebaiknya dikroscekkan pada keadaan lapangan dengan memanfaatkan juru pungut yang telah dibekali dan dilatih hal-hal yang menunjang survey dan pendataan.(4) Pelaksanaan pengawasan baik Intern maupun Ekstemal perlu ditingkatkan dan tidak hanya berpedoman pada program keija namun juga dilakukan inspeksi mendadak/ sidak khususnya oleh aparat pengawas Intern. Sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan berhasil.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 050603 |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
Depositing User: | soegeng sugeng |
Date Deposited: | 01 Aug 2024 01:34 |
Last Modified: | 01 Aug 2024 01:34 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/226178 |
![]() |
Text
ZAKIYAH DRAJAT.pdf Download (16MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |