Raya, Antonius Lebi and DR. Sumartono, MS and Drs. Andi Yuli Gani, MS (2004) Emberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Flores Timur (Studi Tentang Peran Pemerintah Dan Yaspensel Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Kelurahan Weri Dan Sarotari Kecamatan Larantuka). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Secara makro perekonomian bangsa ini mendapat goncangan hebat oleh krisis ekonomi pada tahun 1997, bangunan dan struktur perekonomian bangsa ini terbukti amatlah rapuh dan nyaris ambruk. Namun sektor usaha kecil dan menengah masih tetap bertahan hidup serta menjadi pilihan kegiatan ekonomi dan menjadi salah satu katup penampung masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Fakta inilah yang kemudian melahirkan anggapan bahwa usaha kecil dan menengah merupakan salah satu penyanggah penting dari konsep ekonomi kerakyatan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, serta faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam di Kabupaten Flores Timur. Untuk menjawab permasalahan penelitian, dilakukan kajian teoritik baik yang berasal dari temuan hasil penelitian terdahulu maupun dari konsep-konsep yang mendukung kerangka pikir, yaitu konsep pemberdayaan, peran pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha menggambarkan suatu fenomena tertentu dari sekelompok kecil individu dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam yang difasilitasi oleh Pemerintah maupun Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka membuahkan hasil yang berbeda. Mekanisme dan proses pemberdayaan yang diterapkan pemerintah masih bersifat sentralistik. Masyarakat diposisikan sebagai obyek yang harus dibangun. Sebaliknya mekanisme dan proses pemberdayaan yang diterapkan Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (YASPENSEL), yakni menggunakan pendekatan ‘pembelajaran bersama’, dimana masyarakat diberi wewenang untuk merumuskan sendiri, melaksanakan dan menilai programnya sendiri, serta diposisikan sebagai pelaku utama pembangunan. 2. Iklim usaha yang kondusif dan kemudahan dalam memperoleh bantuan modal merupakan faktor pendukung di dalam pengembangan usaha kecil melalui Usaha Bersama Simpan Pinjam. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi kualitas Sumber daya Manusia masih rendah dan masih sangat kuat terikat pada tradisi dan adat istiadat setempat. Untuk menjamin terselenggaranya pengembangan usaha kecil hendaknya pemerintah menciptakan regulasi yang mendorong kelompok tumbuh apa adanya serta melaksanakan diklat-diklat khusus untuk meningkatkan pengetahuan danketrampilan. Dalam hal ini Pemerintah bersama Lembaga Swadaya Masyarakat hendaknya berperan sebagai motivator dan animator yang dapat diandalkan. Di samping itu, pemerintah dan LSM, perlu membangun kerjasama melalui ‘sharring program’ pemberdayaan yang saling menguntungkan, seperti dengan: (1) melakukan pemetaan wilayah miskin dan indentifikasi masyarakat miskin menurut tingkatannya, serta menentukan prioritas dan sasaran bersama; (2) adanya visi dan komitmen bersama mengenai pentingnya pendidikan/latihan dan bantuan modal dalam upaya pengembangan usaha kecil; 3) masyarakat perlu ‘bukti’ bukan program ‘kosong’. Oleh karena masyarakat umumnya hanya mau diyakinkan atau mau ikut berpartisipasi secara aktif, kalau program-program pemberdayaan tersebut berguna / bermanfaat bagi mereka. Maka di sini perlu ditunjukkan ‘bukti’ keberhasilan program tersebut di tempat lain. Ini merupakan salah satu alternatif ‘model’ pemberdayaan masyarakat, yang bila diterapkan secara sungguh-sungguh akan sanggup membangkitkan ‘semangat’ dan ‘keyakinan’ masyarakat untuk mengelola potensi sumberdaya lokal yang tersedia demi peningkatan taraf hidup mereka.
English Abstract
In macro-level the country’s economics encountered turmoil, it is caused by the economic crises in 1997. It implies that the country’s economic structure is so week. However, small and middle-scale businesses keep alive and become main choices of economic activities. They also become places which accommodate working problems in Indonesia. Than, the fact results in an assumption that small and middle-scale businesses become important pillars in the popular economic concept. The research was conducted to describe and analyze the empowerment of society in the small-scale business development through Collective SavingBorrowing Activity (Usaha Bersama Simpan Pinjam) in order to improve the social life standard. It also wants to describe and analyze factors, both supporting and impending, the empowerment of societies in the small-scale business development through Collective Saving-Borrowing Activity at the East Flores Regency. To handle research’s issues, the researcher conducted a theoretic analysis including findings of previous studies and concept supporting the framework, namely concept of empowerment, and government and non government organization’s roles in the development. The research used the qualitative approach in describing certain phenomenon on small groups of individuals and societies. The results show that: 1. The empowerment of societies in order to increase small-scale business through Collective Saving-Borrowing Activity supported by government and Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Larantuka SocialEconomy Development Foundation) has different results. However, the Larantuka Social-Economy Development Foundation implements the collective learning approach, in which societies have authorities in formulating, implementing, and evaluating their own program, and they are taken as subjects of development. 2. Conducive business climate and ease in seeking capitals are factors supporting the small-scale business developments through Collective SavingBorrowing Activity. Meanwhile, the factors constraining the program are lack of qualified human resources and the strong effects of local traditions and customs. To ensure the successful small-scale business development program, the government should make supporting regulations and holds special courses to improve knowledge and skills. In the case, the Government and Non Government Organization should serve functions as the reliable motivator and facilitator. Besides, government and Non Government Organization should create a sharing program, that is, mutual-benefit empowerment by: (1) mapping poor area and identifying the levels of poor community, and identifying priority and target; (2) acquiring mutual vision and commitment toward the education/trainingimportance and capital loan to improving small scale business; (3) understanding that community need not promises but a real action. Because community will take an active participation only if they can take advantages from the empowering, good proofs should be presented. It is alternative of community empowering model, should it is applied accordingly, will raise the spirit and belief of community to manage their local resources available in order to improve their economic standard.
Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Identification Number: | 040403 |
Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
Depositing User: | Unnamed user with username nova |
Date Deposited: | 31 Jul 2024 08:27 |
Last Modified: | 31 Jul 2024 08:27 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/226108 |
![]() |
Text
ANTONSUS LEB8 RAYA.pdf Download (30MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |