Analisis Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Mengenai Tagihan Medis Tidak Transparan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Mumtaz, Nisrina and Dr. Djumikasih, S.H., M.H. and Zora Febriena Dwithia H.P, S.H., M.Kn. (2024) Analisis Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Mengenai Tagihan Medis Tidak Transparan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai ketidaklengkapan hukum Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien dalam mengatur mekanisme maupun bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pasien dengan rumah sakit dalam hal mendapat tagihan medis tidak transparan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1). Padahal di Indonesia masih banyak kasus tagihan medis tidak transparan yang dialami pasien namun baik Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai lex generalis aturan di atas maupun Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien itu sendiri tidak mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme maupun bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pasien dengan rumah sakit dalam hal mendapat tagihan medis tidak transparan. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana analisis yuridis mekanisme penyelesaian sengketa mengenai tagihan medis tidak transparan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) PERMENKES RI No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien berdasarkan hukum positif Indonesia? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa sekalipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien namun mengingat hubungan hukum yang terjalin antara rumah sakit dan pasien adalah hubungan hukum atas dasar perjanjian atau peraturan perundang-undangan maka apabila terjadi pelanggaran hak oleh rumah sakit, pasien dapat melakukan penyelesaian sengketa secara perdata dengan rumah sakit baik secara litigasi atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum atau secara non litigasi dengan arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan jika didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pasien dengan rumah sakit dalam hal mendapat tagihan medis tidak transparan juga dapat dibagi menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa secara perdata lewat pengadilan maupun luar pengadilan dengan cara damai atau melalui BPSK yang dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the legal incompleteness of the Republic of Indonesia Minister of Health Regulation Number 4 of 2018 concerning Hospital Obligations and Patient Obligations in regulating the mechanisms and forms of dispute resolution that patients can carry out with hospitals in the case of receiving non-transparent medical bills which violate the provisions of Article 16 paragraph (1). Even though in Indonesia there are still many cases of nontransparent medical bills experienced by patients, but both Law Number 17 of 2023 concerning Health as the lex generalis of the above rules as well as Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 4 of 2018 concerning Hospital Obligations and Patient Obligations itself does not explicitly regulate the mechanisms or forms of dispute resolution that patients can carry out with hospitals in the case of non-transparent medical bills. Based on the above, this thesis raises the problem formulation: What is the juridical analysis of dispute resolution mechanism regarding non-transparent medical bills which violates the provisions of Article 16 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Minister of Health Regulation Number 4 of 2018 concerning Hospital Obligations and Patient Obligations based on Indonesian positive law? Then writing this thesis uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using grammatical interpretation and systematic interpretation methods. From the results of the research above, the author obtained answers to existing problems that, even though they are not explicitly regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 4 of 2018 concerning Hospital Obligations and Patient Obligations, but considering that the legal relationship that exists between the hospital and the patient is a legal relationship based on an agreement or statutory regulations, then if there is a violation of rights by the hospital, the patient can resolve civil disputes with the hospital either through litigation based on breach of contract or unlawful act or non-litigation through arbitration, consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert assessment. Meanwhile, if it is based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, dispute resolution that patients can carry out with hospitals in the case of non-transparent medical bills can also be divided into two, namely civil dispute resolution through court or outside court peacefully or through BPSK which can be done in three ways namely conciliation, mediation or arbitration.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	13 Sep 2024 08:02
Last Modified:	13 Sep 2024 08:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/224103

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nisrina Mumtaz.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item