Evaluasi Atas Penatausahaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah Kota Malang

Salsabila, Jihan Zahroh and Prof. Drs. Gugus Irianto, MSA., Ph.D., Ak. (2024) Evaluasi Atas Penatausahaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Setelah dikeluarkannya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, pemerintah daerah mengalami masa transisi dalam penatausahaan BMD yang rentan terjadi kendala karena penyesuaian dalam penerapannya. KPK juga menyebutkan terdapat lebih dari 540 daerah yang perlu diawasi pengelolaan BMD-nya, termasuk Kota Malang yang memperoleh temuan BPK terkait permasalahan BMD pada Tahun Anggaran 2022. Sehingga perlu dilakukan evaluasi sebagai bahan perbaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penatausahaan BMD yang dilakukan di Kota Malang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan BMD di Kota Malang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 namun masih terdapat kendala yang disebabkan oleh SDM dengan kinerja yang tidak optimal, akan tetapi BKAD Kota Malang telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya berupa pembuatan SOP, rekonsiliasi internal, memfasilitasi tim inventarisasi, dan melakukan sosialisasi.

English Abstract

The local governments’ BMD administration transition period, following the issuance of Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 47 of 2021 is subject to problems due to adjustments in its implementation. According to BPK findings, Malang City, among 540 regions that KPK mentions to be required for BMD management monitoring, reportedly has BMD problems in Fiscal Year 2022; thus, evaluation must prevail for improvement. This study aims to determine whether the Malang City BMD administration is in accordance with Permendagri Number 47 of 2021, utilizing a qualitative descriptive method involving data obtained through observation, interviews, and documentation. The results of the study exhibit that the BMD administration of Malang City is in accordance with Permendagri Number 47 of 2021 despite few challenges due to non-optimal human resources performance. As such, Malang City BKAD has taken several steps to overcome them by designing SOPs, internal reconciliation, facilitating inventory teams, and conducting socialization.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 052402
Uncontrolled Keywords: evaluasi; penatausahaan; barang milik daerah.
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User: Unnamed user with username nova
Date Deposited: 30 Aug 2024 05:52
Last Modified: 30 Aug 2024 05:52
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/223972
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Jihan Zahroh Salsabila.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item