Kahar, Abdul and Dr. H. Sumartono, MS. and Drs. H. Bambang Santoso H., MS. (2004) Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sumbawa (Kajian tentang Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan dan menganalisis proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah kabupaten Sumbawa, NTB, (2) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam restrukturisasi organisasi perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, NTB, (3) Mendeskripsikan dan menganalisis dampak restrukturisasi organisasi perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa, NTB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses restrukturisasi organisasi perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, NTB dilakukan selama 3 tahap dalam kurun waktu 2000- 2004, yang realitasnya lebih didominasi oleh Eksekutif baik inisiatifnya maupun Legislasi drafting dan kurang melibatkan partisipasi stakeholder yang lain, termasuk masyarakat, walalupun akhir proses restrukturisasi tersebut disetujui dan dilegalisasi oleh DPRD dalam bentuk Perda yaitu Perda No. 4 Tahun 2000, Perda No. 1 Tahun 2002, dan Rencana Penyempumaan Perda No. 1 Tahun 2002 melalui Tim Restrukturisasi perangkat Daerah yang dibentuk tahun 2004 tentang perangkat daerah, hasil restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, realitasnya sebenamya sudah sesuai dengan ketentuan PP baik PP No. 84 Tahun 2000 dan PP No. 08 Tahun 2003 , yaitu secara hirarkhis terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (SETDA), Asisten dan Bagian, Sekretariat DPRD (SETWAN), Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Badan, Kantor, dan RSUD, Dinas Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Hanya ukuran besamya organisasi perangkat daerah masih lebih besar dibandingkan dengan ketentuan PP No. 08 Tahun 2003. Jumlah lembaga teknis daerah tidak sesuai dengan ketentuan PP 08/2003 karena ada 13 (7 Badan, 5 Kantor, 1 RSUD) yang menurut ketentuan hanya 8. Jumlah Dinas Daerah juga masih lebih besar karena ada 16 Dinas dan sesuai ketentuan PP 08/2003 hanya maksimal 14 Dinas daerah. 2) Faktor penghambat terbesar justru terletak pada Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemampuan SDM di samping proses restrukturisasi organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa tidak menggunakan diagnosa dan prosedur skoring sesuai ketentuan PP 08/2003, 3) Dampak restrukturisasi organisasi perangkat daerah terhadap peningkatan kualitas layanan publik realitasnya justru meningkat karena dapat mengurangi prosedur walaupun belum ada jaminan efisiensi dan efektivitas layanan. Namun demikian upaya restrukturisasi organisasi perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa dapat dianggap sangat masih jauh dari harapan karena kurangnya dukungan SDM dan dana yang cukup serta peran serta aparatur yang rendah. Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar segera menyesuaikan dengan ketentuan PP 08 Tahun 2003, yaitu mengurangi jumlah dinas dari 16 dinas menjadi 14 dinas dan jumlah Lembaga Teknis Daerah, Badan dan Kantor dari 13 menjadi 8, melalui revisi Perda 01/2002, termasuk evaluasi terhadap hasil proses restrukturisasi organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa, dengan pola yang lebih transparan dan komprehensif, terutama melibatkan seluruh aktor yang terkait.
English Abstract
The research main goal is to : (1). To describe and analyze the process of restructurization arragement of sumbawa local apparatur,West Nusa Tenggara, (2). To describe and analyze the strength factor and weakness factors of restructurization arrangement process of local apparatur in the regency of Sumbawa, West Nusa Tenggara, (3). To describe and analyze the impact of restructurization arrangement of local apparatur to develop and to improve public service in the regency of Sumbawa, West Nusa Tenggara. The research results show that: (1) Process of the restructurization arrangement of Sumbawa local apparatur is not done in order to make it objective, systematic, logic and comprehensive as well as restructurization arrangement processes guided by Government Regulation Number 84/2000 and Government Regulation Number 08/2003. Restructuruzation Process has been finished on 3 (Three) stage within year 2000 until year 2004. Its also no enough public participation in the processes of restructurization arragement of local apparatur in the regency of Sumbawa, process of arrangement local apparatur basically tend to political considerations rather than completelly with objective scorecard identification base on new government regulation 08/2003. Result of restructization of Local Apparatur in the Regency of Sumbawa, west Nusa Tenggara basically the type and shape is matching with Government Regulation Number 84/2000 and Government Regulation Number 08/2003. But, comparing with guidelined by Government Regulations Number 08 / 2003 is also remained unmatching and still big size of government organization. Where as total number of local boards and local offices of Local Apparatur just amounted to 13 and only 8 Local Boards and Local Offices of Local Apparatur according Government Regulation Number 08/2003. So, total numbers of local public service to serve the public amounted to 16 and only 14 according Government Regulation Number 08/2003. Just in the context of Division under Local Secretary, Sumbawa regency just small rather than guided by Government Regulation Number 08/2003 because Sumbawa regency only have 9 Divisions. In any rate, Sumbawa Regency Government was done the best to facilitate all arrangement local apparatur needed as well as guidelined by government regulation number 08/2003, (2). The main factor of weaknesses to supporting restructurization arrangement of Sumbawa Regency Government is human resources capacity and quantity and local capacity of financial supply itself, (3). The Impact of Restructurization arrangement of local apparatur of the Regency of Sumbawa, to develop and to improve the quality of public service basically is improved and developed, especially there is any shortage of administrative procedures although there is no guarantee the quality of public service caused by shortage of budget and human resources including low participation of local apparatur. Therefore, I would like to suggest that the government Regency of Sumbawa to conformity and to evaluate the output and outcomes of restructurization arrangement of local apparatur according with government regulation and scoring systems icluding local potential and local characters as soon as posible.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | - |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 18 Jul 2024 08:24 |
| Last Modified: | 18 Jul 2024 08:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/223898 |
![[thumbnail of ABDUL KAHAR.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ABDUL KAHAR.pdf Download (24MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |