Mahendra, Jesica Tio and Fitri Hidayat, S.H., M.H and Prawatya Ido Nuhayati, S.H., M.Kn (2024) Penafsiran Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Yang Mengesampingkan Syarat Alternatif Poligami. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penulisan skripsi ini, mengangkat permasalahan tentang penafsiran hakim dalam hal mengabulkan permohonan izin poligami. Apabila ingin melakukan poligami, para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut memuat tentang syarat alternatif poligami tepatnya pada Pasal Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat alternatif poligami yakni syarat-syarat yang yang harus dipenuhi para pemohon sebelum mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Melihat ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan izin poligami seharusnya tidak bisa dikabulkan apabila tidak memenuhi syarat alternatif tersebut. Namun banyak kasus izin poligami yang dikabulkan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan hal-hal lain. Sehingga terdapat permasalahan yaitu ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan undang-undang. Dalam hal ini, peneliti mengangkat 5 (lima) putusan hakim. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan 1 (satu) rumusan masalah yaitu Bagaimana Penafsiran Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami yang Mengesampingkan Syarat Alternatif Poligami? Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran sosiologis atau teleologis. Dari hasil penelitian menggunakan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas penafsiran yang dilakukan oleh majelis hakim. Melihat rumusan masalah yang peneliti angkat, majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang didasari oleh pertimbangan beberapa hal seperti untuk menghindari dari perbuatan zina dan untuk kepentingan anak. Syarat alternatif tersebut dapat dikesampingkan apabila terdapat hal -hal yang menurut majelis hakim akan menimbulkan kemudharatan di kemudian hari.
English Abstract
In this thesis research, the researcher raises the issue of the judge's interpretation in granting polygamy permits which contain alternative conditions for polygamy. If you want to practice polygamy, parties must fulfill the requirements stipulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which law contains alternative requirements for polygamy, precisely in Article 4 paragraph (2). Alternative conditions are conditions in polygamy which are one of the conditions that must be met in order to be submitted to the Religious Court. Based on this article, an application for a polygamy permit cannot be submitted if it does not meet the alternative requirements. However, in many cases polygamy permits are granted by the panel of judges by considering other things. So there is a problem, namely a discrepancy between the judge's decision and the law. In this case, the researcher adopted 5 (five) judge's decisions. Based on this, this research raises 1 (one) problem formulation, namely What is the Judge's Interpretation in Granting a Polygamy Permit that Overrides Alternative Conditions for Polygamy? This legal research uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by researchers will be analyzed using interpretive analysis techniques, namely systematic interpretation and sociological or teleological interpretation. From the results of the research using the method above, the researcher obtained an answer to the interpretation made by the panel of judges in granting permission for polygamy which overruled the alternative conditions for polygamy. Based on the formulation of the problem, the panel of judges apparently granted the request for permission for polygamy because it took into consideration several other things, such as to avoid committing adultery and for the interests of the children. These alternative conditions can be set aside if there are things that according to the panel of judges will cause harm in the future.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052401 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 20 Aug 2024 06:28 |
| Last Modified: | 20 Aug 2024 06:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/223513 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Jesica Tio Mahendra.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |