Rizki Anandita, Hilmi (2023) Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Studi pada SMP Negeri 20 Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kebijakan Sistem Zonasi merupakan kebijakan dalam rangka manajemen peserta didik yang mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan ini dituangkan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Penerapan sistem zonasi menyebabkan satuan pendidikan membatasi penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak tempuh calon peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju. Dengan demikian sebuah satuan pendidikan tidak memiliki kesempatan untuk menerima peserta didik baru dari luar zona yang ditetukan. Kebijakan ini juga salah satunya bertujuan untuk menghilangkan istilah sekolah favorit. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskrptif dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus dengan tahapanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 20 Kota Malang dilihat melalui beberapa variabel yaitu: 1). Komunikasi dari dinas pendidikan ke sekolah sudah baik, sedangkan kumunikasi dari sekolah kepada masyarakat masih belum terlalu baik; 2). Sumber Daya manusia di sekolah sudah tercukupi; 3). Sikap masyarakat mendukung sepenunya mengenai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Disik Baru;4). Struktur birokrasi di sekolah sudah terpenuhi dan pelaksanaan implementasi sistem zonasi sudah sesuai SOP. Selain itu, faktor pendukung implementasi ini, yakni;1). Fasilitas komputer terpenuhi; 2). Jaringan internet yang mendukung; dan 3). Sumber daya manusia di sekolah yang sesuai kompetensi dan mencukupi, sedangkan faktor penghambat implementasi ini, yakni gangguan pada sistem web/aplikasi, dan masih adanya masyarakat yang belum paham mengenai PPDB, Adapun beberapa dampak implementasi kebijakan ini adalah 1).terakomodasinya siswa yang memiliki jarak rumah yang dekat dengan sekolah.2)orang tua/siswa tidak bisa memilih sekolah yang mereka inginkan,Penulis memberikan beberapa saran yaitu: 1)Pihak dinas pendidikan seharusnya memberikan sosialisasi sistem zonasi dengan sering sebelum dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua atau calon peserta didik bahwa sistem ini diterapkan untuk memberikan kelayakan pendidikan dan pemerataan pendidikan.2)Pihak sekolah perlu memberikan penyuluhan yang lebih intens mengenai informasi tata cara dalam penginputan data sistem zonasi terlebih lagi mengenai alamat rumah mereka.3) Perlu adanya perhatian khusus dari pihak dinas atau sekolah kepada orang tua siswa yang memiliki keterbatasan fasilitas.
English Abstract
The Zoning System policy is a policy in the framework of learner management that came into effect in the 2017/2018 school year. This policy is outlined in Permendikbud Number 17 of 2017 concerning the admission of new students in kindergarten, elementary school, junior high school, high school, vocational school or other equivalent forms. The implementation of the zoning system causes education units to limit the admission of new students based on the distance of the prospective students to the intended education unit. Thus, an education unit does not have the opportunity to accept new students from outside the specified zone. This policy also aims to eliminate the term favorite school. The method used in the research is descriptive research with a qualitative approach and case studies with the stages of observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of the zoning system in the admission of new students at SMP Negeri 20 Malang City was seen through several variables, namely: 1). Communication from the education office to the school is good, while communication from the school to the community is still not very good; 2). Human resources at school are sufficient; 3). Community attitudes fully support the zoning system in the admission of new students; 4). The bureaucratic structure in schools has been fulfilled and the implementation of the zoning system implementation is in accordance with the SOP. In addition, the supporting factors for this implementation are; 1). Computer facilities are fulfilled; 2). internet network that supports; and 3). Human resources in schools that are competent and sufficient, while the inhibiting factors of this implementation, namely disruptions in the web / application system, and there are still people who do not understand about PPDB, As for some of the impacts of implementing this policy are 1). accommodated students who have a home distance close to the school. 2) parents / students cannot choose the school they want, the author provides several suggestions, namely: 1) The education office should provide socialization of the zoning system frequently before it is implemented to provide an understanding to parents or prospective students that this system is implemented to provide educational eligibility and educational equity.2) The school needs to provide more intense counseling regarding information on procedures for inputting zoning system data, especially regarding their home address.3) There needs to be special attention from the agency or school to the students.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 052303 |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Pariwisata |
Depositing User: | Annisti Nurul F |
Date Deposited: | 09 Jul 2024 08:17 |
Last Modified: | 09 Jul 2024 08:17 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/223254 |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
HILMI RIZKI ANANDITA.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Actions (login required)
View Item |