Urgensi Penjatuhan Sanksi Bagi Justice Collaborator Selain Pidana Penjara Sebagaimana Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undangundang Hukum Pidana

Priska, - and Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. (2023) Urgensi Penjatuhan Sanksi Bagi Justice Collaborator Selain Pidana Penjara Sebagaimana Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undangundang Hukum Pidana. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan tentang Justice Collaborator sebagai pihak yang berhak untuk diberi penghargaan berupa pidana selain penjara. Hal tersebut berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu, yang menggambarkan bahwa keringanan penjatuhan pidana yang dimaksudkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tidak memiliki anjuran yang jelas, tentang seperti apa terdakwa yang dapat diberikan keringanan, dan berapa lama aturan batasan mengenai jangka waktu keringanan yang dapat diberikan. Dalam dua putusan pengadilan, digambarkan bahwa hasil yang diberikan berlainan, kasus yang serupa namun memiliki tingkat keringanan yang berbeda. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu : (1) Apa urgensi pemberian penghargaan berupa pidana selain penjara terhadap Justice Collaborator?; (2) Bagaimana alternatif pengaturan pemberian penghargaan bagi Justice Collaborator berupa pidana selain penjara? Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang diolah dengan mengumpulkan seluruh bahan terkait, dipilah apa saja yang dibutuhkan, dan disusun secara sistematis. Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, hasil yang didapatkan adalah pentingnya pemberian penghargaan kepada seorang Justice Collaborator berupa pidana selain penjara, yang diharapkan dapat turut serta mengurangi dampakdampak negatif yang ditimbulkan dari sebuah pidana penjara. Diantaranya adalah kelebihan kapasitas yang dialami oleh lapas maupun rutan, pidana penjara yang dinilai tidak efektif, stigma yang diberikan kepada mantan narapidana, dan sebagainya. Selain itu, alternatif pengaturan penghargaan tersebut juga diberikan kepada Justice Collaborator untuk memberikan saran panduan disaat seperti apa seorang Justice Collaborator dapat diberi penghargaan berupa pidana selain penjara. Pengaturan mengenai Justice Collaborator sejauh ini hanya terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the Justice Collaborator as a party entitled to be rewarded in the form of a sentence other than imprisonment. This is based on several previous studies, which illustrate that the sentence reduction referred to in SEMA Number 4 of 2011 does not have clear recommendations, regarding what kind of defendants can be given leniency, and how long the rules limit regarding the period of relief that can be given. In the two court decisions, it is described that the results given are different, the cases are similar but have different levels of relief. Based on this background, the authors raise two problem formulations in this thesis, namely: (1) What is the urgency of awarding Justice Collaborators in the form of crimes other than imprisonment?; (2) What are the alternative arrangements for awarding Justice Collaborators in the form of punishment other than imprisonment? The method used in writing this thesis is normative juridical research with a statutory approach, case approach. The legal materials used are divided into three, namely primary, secondary, and tertiary. Which is processed by collecting all related materials, sorting out what is needed, and arranged systematically. Based on the discussion in this thesis, the results obtained are the importance of giving a reward to a JC in the form of a sentence other than imprisonment, which is expected to contribute to reducing the negative impacts arising from a prison sentence. Among them are the excess capacity experienced by both prisons and detention centers, prison sentences which are considered ineffective, the stigma given to former convicts, and so on. In addition, alternative award arrangements were also given to JC to provide guidance on how a JC could be rewarded in the form of a sentence other than imprisonment. So far, arrangements regarding JC have only been found in Supreme Court Circular Number 4 of 2011 concerning the Treatment of Whistle Blowers and Collaborative Witnesses in Certain Crime Cases.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	09 Jul 2024 08:09
Last Modified:	09 Jul 2024 08:09
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/223194

Text (DALAM MASA EMBARGO) PRISKA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item