Disharmoni Pengaturan Sanksi Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Saputra, Bima and Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., (2024) Disharmoni Pengaturan Sanksi Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permaslaahan mengenai disharmoni atau konflik norma dalam pengaturan sanksi bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Latar belakang penelitian ini adalah karena ada dua pengaturan yang berbedamengenai sanksi bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang diatur dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peratun) dan UU Nomor 30 Tahun 2014 (UU Administrasi Pemerintahan/UU AP). Dalam Pasal 116 ayat (4), dikenal konsep upaya paksa berupa pengenaan uang paksa (dwangsom) dan/atau sanksi administratif jika pejabat tidak melaksanakan putusan PTUN. Di sisi lain, Pasal 72 jo. Pasal 80 jo. Pasal 81 ayat (2) UU AP mengatur sanksi administratif sedang yang mana mengatur konsep berbeda dengan upaya paksa pada UU Peratun. Kedua pengaturan tersebut masih samasama berlaku sehingga memunculkan konflik norma atau disharmoni hukum dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana kondisi disharmoni pengaturan sanksi bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PTUN dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014?, (2) Apa akibat hukum dari disharmoni pengaturan sanksi bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PTUN dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014?. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Interpretasi yang dilakukan dalam penelitian yaitu interpretasi sistematis melalui bahan hukum yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan oleh penulis. Dari hasil penelitian di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Terdapat perbedaan pengaturan sanksi bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan PTUN antara UU Peratun yang mengatur upaya paksa sedangkan UU AP mengatur sanksi administratif sedang. Penyebab disharmoni tersebut karena adanya perbedaan paradigma politik hukum UU AP yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan pejabat pemerintahan. Kecenderungan UU AP terlihat pada pengaturan tindakan administratif yang mayoritas berada pada domain kekuasaan eksekutif (pemerintah). Hal ini juga berdampak pada pengaturan sanksi administratif dalam UU AP pada Pasal 80-84 UU AP yang mengembalikan kewenangan eksklusif kekuasaan eksekutif untuk mengenakan sanksi. Di sisi lain, upaya paksa yang masih menekankan peran Peratun dalam pelaksanaan putusan PTUN membuat tarik menarik pelaksanaan putusan PTUN antara UU AP dengan UU Peratun. Selanjutnya, disharmoni norma tersebut memunculkan akibat hukum.. Adanya konflik antar norma hukum yang sederajat tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan kedua aturan hukum tersebut samasama tidak dapat diimplementasikan di masyarakat.

English Abstract

In this thesis, the researcher addresses the issue of disharmony or normative conflict in the regulation of sanctions for government officials who fail to implement decisions of the State Administrative Court (PTUN). The background of this research is due to the existence of two different regulations regarding sanctions for government officials who fail to implement PTUN decisions, which are regulated in Law Number 51 of 2009 (Peratun Law) and Law Number 30 of 2014 (Administrative Government Law). Article 116 paragraph (4) introduces the concept of coercive measures in the form of fines (dwangsom) and/or administrative sanctions if officials fail to implement PTUN decisions. On the other hand, Article 72 jo. Article 80 jo. Article 81 paragraph (2) of the AP Law regulates moderate administrative sanctions, which introduces a concept different from coercion in the Peratun Law. Both regulations are still in effect, thus resulting in normative conflict or legal disharmony in their implementation. Based on the above description, this thesis formulates the research questions as follows: (1) What is the condition of disharmony in the regulation of sanctions for government officials who fail to implement PTUN decisions in Law Number 51 of 2009 and Law Number 30 of 2014?, (2) What are the legal consequences of the disharmony in the regulation of sanctions for government officials who fail to implement PTUN decisions in Law Number 51 of 2009 and Law Number 30 of 2014?. The research method used is normative research with a legislative approach and conceptual approach. The interpretation conducted in the research is systematic interpretation through legal materials obtained from literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials conducted by the author. From the above research results, the author has obtained answers to the existing problems. There are differences in the regulation of sanctions for government officials who do not implement the decisions of the State Administrative Court (PTUN) between the Peratun Law which regulates coercion while the Administrative Law (AP Law) regulates administrative sanctions. The cause of this disharmony is due to the difference in the legal-political paradigm of the AP Law which aims to provide legal protection for citizens and government officials. This also impacts the regulation of administrative sanctions in the AP Law under Articles 80-84 of the AP Law which return exclusive authority to the executive power to impose sanctions. On the other hand, the coercive measures which still emphasize the role of Peratun in the implementation of PTUN decisions create a tug of war between the implementation of PTUN decisions under the AP Law and the Peratun Law. Furthermore, this normative disharmony gives rise to legal consequences. The existence of conflicts between these equivalent legal norms results in legal uncertainty, thus rendering both legal rules unable to be implemented in society

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	09 Jul 2024 05:02
Last Modified:	09 Jul 2024 05:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/223141

Text (DALAM MASA EMBARGO) BIMA SAPUTRA.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item