Implementasi Pasal 71 Dan 79 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pendampingan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM Terkait Fasilitas Kepemilikan Sertifikat HKI (Studi Pada Usaha Mikro Enting-Enting Gepuk Di Kota Salatiga)

Prastyo, Bima Adi and Dr. Yenny Etta Widyanti, S.H., M.Hum. (2023) Implementasi Pasal 71 Dan 79 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pendampingan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM Terkait Fasilitas Kepemilikan Sertifikat HKI (Studi Pada Usaha Mikro Enting-Enting Gepuk Di Kota Salatiga). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat isu hukum mengenai implementasi pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Enting-Enting gepuk di Kota Salatiga dan juga peranan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Salatiga serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga dalam melaksanakan ketentuan pasal 71 dan 79 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2021 Terkait Fasilitas Kepemilikan HKI. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi semakin banyaknya pelaku Usaha Mikro Enting-Enting Gepuk di Kota Salatiga namun tidak adanya pemberian fasilitas yang mempermudah para pelaku Usaha Mikro Enting-Enting Gepuk di Kota Salatiga untuk mendapatkan sertifikat HKI, selain itu masih rendahnya hukum mengenai pentingnya pendaftaran merek dari para pelaku usaha yang masih rendah. Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini merumuskan permasalahan: (1) Bagaimana implementasi pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Enting-Enting Gepuk Kota Salatiga menurut Pasal 71 dan Pasal 79 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai upaya perlindungan hukum? (2) Apa hambatan dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian perlindungan hukum berupa pendaftaran merek kepada para pelaku Usaha Mikro Enting-Enting Gepuk Kota Salatiga yang belum mendaftarkan mereknya? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang didukung dengan data sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara dan penelusuran kepustakaan. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan data yang sudah dikumpulkan lalu dianalisis untuk memberikan gambaran komperhensif sesuai dengan masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwasanya implementasi dari pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro Enting-Enting Gepuk tidak terlaksana sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Pasal 71 huruf a angka (3) dan Padal 79 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah melalui dinas terkait sebagai pemangku kewenangan belum menjalankan tugasnya sebagai pelindung dari Usaha Kecil, Mikro dan Menengah yang mana pelaku UMKM harus mendapatkan perlindungan dalam segi legalitas. Ada beberapa hambatan yang dialami baik dari Dinas terkait ataupun dari para pelaku usaha Usaha Mikro Enting-Enting Gepuk di Kota Salatiga sebagai masyarakat yaitu adanya keterbatasan anggaran dari Dinas terkait. Terlepas dari hambatan-hambatan tersebut tetap ada upaya-usaha seperti audiensi dan sosialisasi antara Dinas Terkait, Pelaku UMKM, serta praktisi, membentuk PINTAR UMKM, dan memberikan pelatihan manajemen bisnis bagi pelaku UMKM baik dari segi kualitas ataupun dari segi legalitas.

English Abstract

In this thesis, the author addresses legal issues regarding the implementation of trademark registration for "Enting-Enting Gepuk" Micro Business practitioners in Salatiga City, as well as the roles of the Cooperative and SME Agency of Salatiga City and the Industry and Labor Agency of Salatiga City in implementing the provisions of Article 71 and Article 79 Paragraph (5) of Government Regulation Number 7 of 2021 Related to Intellectual Property Ownership Facilities. The selection of this theme is motivated by the increasing number of "Enting-Enting Gepuk" Micro Business practitioners in Salatiga City, yet the absence of facilities facilitating them in obtaining intellectual property certificates. Additionally, there is a lack of awareness among business practitioners regarding the importance of trademark registration. Based on the aforementioned background, this thesis formulates the following issues: (1) How is the implementation of trademark registration for "Enting-Enting Gepuk" Micro Business practitioners in Salatiga City according to Article 71 and Article 79 Paragraph (5) of Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Facilitation, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises as a legal protection effort? (2) What are the obstacles and what efforts can be made to provide legal protection certainty through trademark registration for "Enting-Enting Gepuk" Micro Business practitioners in Salatiga City who have not registered their trademarks? Subsequently, this thesis employs an empirical juridical research method through a socio-legal juridical approach. The data sources used in this research are primary data supported by secondary data obtained through interview techniques and literature review. The data analysis technique is descriptive qualitative, outlining and analyzing the collected data to provide a comprehensive overview in line with the researched issues. From the research findings, the author addresses the issues by stating that the implementation of trademark registration as a legal protection effort for "Enting-Enting Gepuk" Micro Business practitioners has not been carried out as intended in Article 71 letter a number (3) and Article 79 Paragraph (5) of Government Regulation Number 7 of 2021. The relevant government agencies, as the authorities, have not fulfilled their duties as protectors of Small, Micro, and Medium Enterprises, which should receive legal protection. Various obstacles are experienced by both the relevant agencies and "Enting-Enting Gepuk" Micro Business practitioners in Salatiga City, such as budget constraints faced by the relevant agencies. Despite these challenges, efforts are being made, such as consultations and socialization between relevant agencies, SME practitioners, and professionals, the establishment of PINTAR UMKM, and the provision of business management training for SME practitioners, addressing both quality and legal aspects.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	09 Jul 2024 05:00
Last Modified:	09 Jul 2024 05:00
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/223138

Text (DALAM MASA EMBARGO) Bima Adi Prastyo.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Actions (login required)

View Item