Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Data Protection Officer (DPO) Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Korea Selatan

Salsabila, Athira Shafa and Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. (2024) Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Data Protection Officer (DPO) Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Korea Selatan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai ketidaklengkapan hukum yang dilatarbelakangi oleh tidak adanya pengaturan pertanggungjawaban Data Protection Officer (DPO) dalam hal terjadinya kegagalan pelindungan data pribadi di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan melakukan studi komparasi terhadap regulasi di negara Korea Selatan serta menganalisis contoh kasus pertanggungjawaban DPO dapat menjadi solusi atas ketidaklengkapan hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Analisis Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Data Protection Officer (DPO) ditinjau dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi? (2) Bagaimana Pengaturan yang Ideal terkait Pertanggungjawaban Data Protection Officer (DPO) dalam hal terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang mencakup metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Komparatif, dan Kasus. Dalam menyusun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara Studi Kepustakaan dan Internet. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis antara lain Interpretasi Gramatikal dan Komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode yang digunakan diatas, peneliti menemukan bahwa DPO merupakan peran yang memegang kunci atas terlaksananya kepatuhan atas pelindungan data pribadi. DPO merupakan jabatan yang memberikan saran dan infromasi atas telaksananya prinsip pelindungan data. Namun hingga saat ini di Indonesia belum adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi DPO seketika pemberian saran yang diberikan menyebabkan kerugian dalam kegiatan pemrosesan data yang menyebabkan kegagalan pelindungan data. Penulis menemukan bahwa, pengaturan eksisting terkait pertanggungjawaban DPO di Korea Selatan yang tertuang dalam PIPA dapat menjadi jawaban dari ketidaklengkapan pengaturan di Indonesia. Selain itu, penerapan sanksi yang diberikan dalam kasus pertanggungjawaban DPO di Korea Selatan dirasa dapat memberikan efektifitas dalam kegiatan pelindungan data pribadi di Indonesia.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of legal incompleteness motivated by the absence of regulation of Data Protection Officer (DPO) liability in the event of security breach in Indonesia, namely Law Number 27 Year 2022 on Personal Data Protection. By conducting a comparative study of regulations in South Korea and analyzing examples of DPO liability cases can be a solution to the incompleteness of the law in Indonesia. Based on this background, this thesis raises 2 (two) problem formulations as follows: (1) How is the Scope Analysis of the Liability of Data Protection Officer (DPO) in terms of Article 54 of Law Number 27 Year 2022 on Personal Data Protection? (2) How is the Ideal Arrangement related to the Liability of Data Protection Officer (DPO) in the event of security breach? Then this paper was written using the Normative Juridical. Comparative approach, and Case approach are used in this normative juridical method. In compiling this research, it uses legal material collection techniques by means of Literature and Internet Studies. Legal material analysis techniques used by the author include Grammatical and Comparative Interpretation. Through the method used above, the author found that the DPO is a role that holds the key to the implementation of compliance with personal data protection. DPO is a position that provides advice and information on the implementation of data protection principles. However, until now in Indonesia, there has been no regulation regarding the responsibility for the duties and functions of the DPO when the provision of advice causes losses in data processing activities that cause data protection failures. The author finds that the existing regulation related to DPO accountability in South Korea as stipulated in PIPA can be the answer to the incomplete regulation in Indonesia. In addition, the application of sanctions given in the case of DPO liability in South Korea is considered to be able to provide effectiveness in personal data protection activities in Indonesia.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	09 Jul 2024 04:52
Last Modified:	09 Jul 2024 04:52
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/223130

Text (DALAM MASA EMBARGO) Athira Shafa Salsabila.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item