Sulaksono Aji Soeroso, Andaru (2024) Keberlakuan Freedom From Arbitrary Detention Sebagai Jus Cogens Untuk Penanganan Pengungsi Rohingya Di India. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat isu mengenai Keberlakuan Prinsip Freedom from Arbitrary Detention Sebagai Jus Cogens untuk Penanganan Pengungsi Rohingya di India. Pemilihan isu tersebut dilatarbelakangi dengan adanya tindakan arbitrary detention yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap pengungsi Rohingya yang menetap di wilayah Jammu dan Kashmir pada tanggal 6 Maret 2021. Adanya insiden tersebut memunculkan suatu bentuk pertanggungjawaban negara dari India untuk mematuhi dan melakukan pemenuhan pada prinsip hukum internasional berupa jus cogens, yaitu freedom from arbitrary detention yang termaktub dalam article 9(1), International Covenant of Civil and Political Rights pada penanganan seorang pengungsi Rohingya. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, karya tulis ini memunculkan 2 rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana keberlakuan prinsip Freedom from Arbitary Detention sebagai Jus Cogens dalam hukum nasional India untuk menangani pengungsi Rohingya?;dan (2) Bagaimana penanganan terhadap Pengungsi Rohingya di India berdasarkan prinsip Freedom from Arbitary Detention sebagai Jus Cogens? Kemudian penulisan karya tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis berupa deskriptis analisis yaitu didasarkan pada pemecahan masalah penelitian dan juga dengan analisa terhadap ketentuan tertulis baik berupa aturan ataupun suatu teori. Menggunakan hasil metode penelitian diatas, terdapat jawaban atas 2 rumusan masalah sebelumnya. Keberlakuan prinsip freedom from arbitrary detention sebagai jus cogens dalam hukum nasional India dapat berlaku secara erga ormes, jika melihat dari sifat jus cogens yang mempunyai sifat yang memaksa serta memiliki hirarki yang tinggi dalam sumber hukum internasional. India dapat menerapkan prinsip tersebut secara penuh karena mengakui adanya aliran dualisme dan monolisme dengan bersamaan. Namun, India dalam praktiknya tidak dapat memenuhi prinsip tersebut secara penuh dengan adanya indikasi pelanggaran jaminan terhadap freedom from arbitrary detention yang terjadi di Jammu dan Kashmir pada 6 Maret 2021-19 Juli 2023. Penanganan terhadap Pengungsi Rohingya di India yang melanggar atas prinsip tersebut, memunculkan suatu bentuk pertanggungjawaban India sebagai negara untuk memenuhi prinsip tersebut. UNHCR dalam hal ini sudah mengeluarkan program alternative to detention untuk melakukan penanganan arbitrary detention di beberapa negara yang menerapkan unsur necessity dan proporsionalitas. Sehingga dengan adanya kedua unsur tersebut, penanganan detensi yang mengedepankan prinsip freedom from arbitrary detention dapat berlaku dengan baik.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of the Applicability of the Freedom from Arbitrary Detention Principle as Jus Cogens for Handling Rohingya Refugees in India. The selection of this issue was motivated by the arbitrary detention carried out by the Indian government against Rohingya refugees who settled in the Jammu and Kashmir region on 6 March 2021. The existence of this incident raises a form of state responsibility from India to comply with and fulfil the principle of international law in the form of jus cogens, namely freedom from arbitrary detention as stipulated in article 9 (1), International Covenant of Civil and Political Rights in handling a Rohingya refugee. Based on issue above, this thesis raises 2 problem formulations, namely: (1) How does the principle of Freedom from Arbitrary Detention as Jus Cogens apply in Indian national law to deal with Rohingya refugees?; and (2) How is the treatment of Rohingya Refugees in India based on the principle of Freedom from Arbitrary Detention as Jus Cogens? Then the method on the writing of this thesis uses normative juridical methods with statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials obtained by the author will be analysed using analytical techniques in the form of descriptive analysis, which is based on solving research problems and also by analysing written provisions in the form of rules or a theory. Using the results of the research method above, there are answers to the 2 previous problem formulations. The applicability of the principle of freedom from arbitrary detention as jus cogens in Indian national law can be applied erga ormes, if we look at the nature of jus cogens which has a compelling nature and has a high hierarchy in the sources of international law. India can apply the principle fully because it recognises dualism and monolism simultaneously. However, India in practice cannot fully fulfil this principle with indications of violations of the guarantee of freedom from arbitrary detention that occurred in Jammu and Kashmir on 6 March 2021-19 July 2023. The handling of Rohingya Refugees in India, which violates this principle, raises a form of responsibility for India as a state to fulfil this principle. UNHCR in this case has issued an alternative to detention programme to handle arbitrary detention in several countries that apply the elements of necessity and proportionality. So that with these two elements, the handling of detention that prioritises the principle of freedom from arbitrary detention can apply properly.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 052401 |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Annisti Nurul F |
Date Deposited: | 28 Jun 2024 09:26 |
Last Modified: | 28 Jun 2024 09:26 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/222255 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
ANDARU SULAKSONO AJI SOEROSO.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |