Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Kasasi Nomor 3210K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Kasasi Nomor 3956K/Pid.Sus/2023)

Delvi Syauqi Huda, Kholilah (2024) Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Kasasi Nomor 3210K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Kasasi Nomor 3956K/Pid.Sus/2023). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pengertian penyalahgunaan kewenangan menurut Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 3210K/Pid.Sus/2023, dan Putusan Kasasi Nomor 3956K/Pid.Sus/2023, adalah tidak melaksanakan tugas dengan baik, dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas tanggungjawab dan wewenang dalam kedudukan dan jabatan kepala desa. Oleh karena tidak semua perbuatan melawan hukum adalah penyalahgunaan wewenang meskipun penyalahgunaan wewenang dapat dipastikan melawan hukum, maka pendapat ini merupakan penemuan hukum baru pada titik singgung antara “melawan hukum” pada Pasal 2 dengan “menyalahgunakan kewenangan” pada Pasal 3 menunjukan adanya problem kekaburan Norma. Efeknya berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan, karena ancaman pidana Pasal 3 lebih ringan dari Pasal 2 yang memiliki ancaman pidana penjara minimum 4 tahun. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis yuridis bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa? (2) Bagaimana pengaturan ruang batas antara tugas, tanggungjawab, dan wewenang Kepala Desa dalam penggunaan dana desa untuk menghindari kekaburan Norma pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa (b) Untuk mengetahui pengaturan tentang ruang batas antara tugas, tanggungjawab, dan wewenang Kepala Desa dalam penggunaan dana desa untuk menghindari kekaburan Norma pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian yuridis Normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara penyalahgunaan melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum mengenai kewenangan kepala desa. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan pertama yakni mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU PTPK, meliputi perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan hukum tertulis, penggunaan kekuasaan hukum dalam kewajiban publik secara tidak patuh hukum, dan penggunaan kekuasaan hukum dalam penyelenggaraan administrasi secara melawan hukum. Selain itu ditemukan pula jawaban atas permasalahan ke dua, yakni Norma hukum yang dapat meminimalisir terjadinya perbuatan koruptif terhadap penegakan hukum penyalahgunaan kewenangan9 dimasa akan datang. Penulis merekomendasikan perlunya pengaturan kembali penyelenggaraan kekuasaan kepala desa, dengan merevisi beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai payung hukumnya

English Abstract

The definition of abuse of authority according to the Supreme Court in Cassation Decision Number 3210K/Pid.Sus/2023, and Cassation Decision Number 3956K/Pid.Sus/2023, is Nomort performing duties properly, and/or performing acts that are contrary to the duties responsibilities and authority in the position and position of the village head. Because all unlawful acts are abuse of authority, although abuse of authority can certainly be unlawful, this opinion is a new legal discovery at the intersection of "against the law" in Article 2 with "abuse of authority" in Article 3, indicating a problem of Norms ambiguity. The effect has the potential to cause disparity in punishment, because the criminal penalty in article 3 is lighter than article 2 which has a minimum imprisonment of 4 years. Based on the above, this research raises the formulation of the problem: (1) How is the juridical analysis of the forms of abuse of authority of the Village Head in the management of village funds? (2) How is the regulation of the boundary space between the duties, responsibilities, and authority of the Village Head in the use of village funds to avoid blurring the Norms in Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption? The objectives of this study are (1) To determine and analyze the forms of abuse of authority of the Village Head in the management of village funds (b) To determine the regulation of the boundary space between the duties, responsibilities, and authority of the Village Head in the use of village funds to avoid blurring the Norms in Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. This Normative juridical research uses a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal material obtained by the author will be analyzed using descriptive analysis method, namely a method of analyzing legal material by determining the content or meaning of legal rules regarding the authority of the village head. From the results of research using the above methods, the author obtained answers to the first problem, namely regarding the forms of abuse of authority that are criminalized as criminal acts of corruption in Article 3 of the PTPK Law, including unlawful acts that are contrary to written law, the use of legal power in public obligations in violation of the law, and the use of legal power in the administration of administration against the law. In addition, the answer to the second problem was also found, namely legal Norms that can minimize the occurrence of corrupt acts against law enforcement for abuse of authority in the future. The author recommends the need to re-regulate the implementation of the power of the village head, by revising several statutory provisions as legal protection

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	28 Jun 2024 09:12
Last Modified:	28 Jun 2024 09:12
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/222253

Text (DALAM MASA EMBARGO) KHOLILAH DELVI SYAUQI HUDA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item