Wahyuda, Yohana Tista and Dr. Siti Rochmah, M.Si, and Rendra Eko Wismanu, S.AP.,M.AP, (2024) , Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Pada Pasar Prambon Kabupaten Sidoarjo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah pasar rakyat dari tahun 2017 hingga 2019 mencapai 15.657 pasar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 10.4%. Secara kualitas pasar rakyat menurut Data Laporan Kinerja Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2020 masih tergolong rendah. Pasar yang berstandar SNI berjumlah 1 dari total 19 pasar rakyat di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan pasar dan faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Pasar Prambon Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.1 Tahun 2018 di Pasar Prambon Kabupaten Sidoarjo masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan penyampaian informasi serta pembinaan yang tidak merata pada beberapa pasar rakyat di Kabupaten Sidoarjo, sumber daya fasilitas yang tidak memadai sesuai dengan standarisasi pasar rakyat, dan disposisi pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang tidak optimal. Kesimpulan penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Saran yang diberikan adalah pembentukan prosedural yang jelas melalui Standar Operasional Prosedur (SOP), revitalisasi pasar terkait sarana dan prasarana yang memadai, Kerja sama dengan komunitas lokal, organisasi, atau sekolah, memiliki sistem laporan digital berupa laporan harian pasar rakyat, dan peningkatan sistem pengelolaan pasar rakyat.
English Abstract
Public market is a place of business that is organized, built, and managed by the Government, Regional Government, private sector, State-Owned Enterprises and/or Regional-Owned Enterprises. According to data released by the Central Statistics Agency (BPS) in 2020, the number of public markets from 2017 to 2019 reached 15,657 markets. This figure shows an increase of around 10.4%. The quality of the people's market according to the Sidoarjo Regency Industry & Trade Office Performance Report Data 2016-2020 is still relatively low. SNI-standardized markets amount to 1 out of a total of 19 people's markets in Sidoarjo Regency. The purpose of this study is to describe the implementation of market management policies and inhibiting factors in the implementation of public market management policies in Prambon Market, Sidoarjo Regency. The focus of this research uses the policy implementation model proposed by George C. Edward III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The results showed that the implementation of the people's market management policy in Sidoarjo Regency Regional Regulation No.1 of 2018 in Prambon Market, Sidoarjo Regency is still not running optimally. This is evidenced by the delivery of information and guidance that is not evenly distributed to several people's markets in Sidoarjo Regency, inadequate facility resources in accordance with the standardization of people's markets, and non-optimal disposition of employees of the Sidoarjo Regency Industry and Trade Office. The conclusion of this research is that the implementation of public market management policies is still not optimal, this can be seen from the indicators of successful policy implementation. The suggestions given are the establishment of clear procedures through Standard Operating Procedures (SOP), market revitalization regarding adequate facilities and infrastructure, collaboration with local communities, organizations or schools, having a digital reporting system in the form of daily reports on people's markets, and improving the management system of public market.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0524030213 |
| Uncontrolled Keywords: | Impelementasi Kebijakan Publik, Pengelolaan Pasar, Pasar Rakyat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 01 Aug 2024 06:45 |
| Last Modified: | 01 Aug 2024 06:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/222242 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Yohana Tista Wahyuda.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |