Kelompok Masyarakat Sipil dan Isu Pernikahan Anak (Upaya Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK) dalam Mendorong Pencegahan Pernikahan Anak di Kabupaten Malang)

Kumalasari, Reza (2024) Kelompok Masyarakat Sipil dan Isu Pernikahan Anak (Upaya Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK) dalam Mendorong Pencegahan Pernikahan Anak di Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pernikahan anak masih menjadi masalah yang tak kunjung usai utamanya bagi anak perempuan di Indonesia. Pada 2021 setidaknya ada 65 ribu permohonan dispensasi perkawinan atau diska yang masuk ke Pengadilan Agama, dan turun menjadi 55 ribu permohonan di tahun 2022. Wilayah yuridiksi PTA Surabaya mencatatkan diri sebagai wilayah dengan jumlah permohonan dispensasi terbanyak di Indonesia dengan total 15.881 pengajuan, dimana dari 37 wilayah hukum PTA Surabaya, Kabupaten Malang konsisten menjadi penyumbang pengajuan dispensasi terbanyak selama 2020-2022. Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan atau KPuK merupakan salah satu kelompok masyarakat sipil yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di wilayah Malang Raya. KPuK berfokus pada perbaikan kondisi dan kedudukan perempuan melalui advokasi kebijakan dan berbagai aksi nyata untuk pemberdayaan serta penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan di Malang Raya. Penelitian ini ditujukan guna mengkaji dan memaparkan keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam isu pernikahan anak dengan menganalisis tipologi yang didasarkan pada paradigma program serta konteks relasinya dengan negara. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pengambilan sumber data snowball. Hasil penelitian menujukkan bahwa dalam konteks paradigma KPuK tergolong sebagai Ornop Transformatif, sementara dalam konteks relasi dengan negara dapat dikategorikan sebagai tipe Ornop High Level Politics: Grassroots Mobilization. Melalui kerjasama selama 7 bulan dengan FSSP Kanada melalui program LDI, KPuK menerapkan tiga strategi dalam upaya pencegahan dan penanganan pernikahan anak melalui; pengorganisasian perempuan, penguatan kepemimpinan perempuan, dan advokasi. Keterlibatan KPuK dalam isu pernikahan anak di Kabupaten Malang menunjukkan dampak nyata terhadap pelibatan perempuan dalam ranah publik, terutama sebagai upaya peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pencegahan dan penangan pernikahan anak.

English Abstract

Child marriage is still an ongoing problem, especially for girls in Indonesia. In 2021, there is at least 65 thousand applications for marriage dispensation submitted to the Religious Courts, and this will decrease to 55 thousand applications in 2022. The Surabaya PTA jurisdiction area is listed as the region with the highest number of dispensation applications in Indonesia with a total of 15,881 applications, of which 37 PTA Surabaya jurisdictions, Malang Regency consistently contributed the most dispensation applications during 2020-2022. The Women's Coalition for Leadership or KPuK is a civil society group that is active in women's empowerment activities in the Greater Malang area. KPuk focuses on improving the conditions and position of women through policy advocacy and various concrete actions to empower and strengthen women's leadership capacity in Greater Malang. This research aims to examine and explain the involvement of civil society groups in the issue of child marriage by analyzing a typology based on the program paradigm and the context of their relationship with the state. This research uses a study case method by taking snowball data sources. The research results show that in the context of the KPuK paradigm it is classified as a Transformative NGO, while in the context of relations with the state it can be categorized as a type of High-Level Political NGO: Grassroots Mobilization. Through 7 months of collaboration with FSSP Canada through the LDI program, KPuK implemented three strategies in efforts to prevent and handle child marriage through; women's organizing, strengthening women's leadership, and advocacy. The KPuk's involvement in the issue of child marriage in Malang Regency shows a real impact on the involvement of women in the public sphere, especially as an effort to increase women's leadership in preventing and handling child marriage.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052411
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	28 Jun 2024 03:46
Last Modified:	28 Jun 2024 03:46
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/222233

Text (DALAM MASA EMBARGO) Reza Kumalasari.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item