Efektivitas Mekanisme Mutual Legal Assistance Negara Indonesia Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana (Studi Pada Kejaksaan Agung Ri Dan Set Ncb Interpol Indonesia)

Suryawan, Nanda Auliya Akfi and Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H, M.H. (2024) Efektivitas Mekanisme Mutual Legal Assistance Negara Indonesia Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana (Studi Pada Kejaksaan Agung Ri Dan Set Ncb Interpol Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan terkait efektivitas mekanisme mutual legal assistance yang dilakukan negara Indonesia dalam penanganan perkara pidana yang dikaji berdasarkan sumber yang berasal dari Kejaksaan Agung RI dan Set NCB Interpol Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 9 dan Pasal 29 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2006, Jaksa Agung dan Kapolri merupakan otoritas yang berwenang untuk melakukan pemenuhan dan pengajuan permintaan pada pelaksanaan mekanisme Mutual Legal Assistance di Indonesia. Berdasarkan hal diatas tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Efektivitas mekanisme Mutual Legal Assistance negara Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana? (2) Apa kendala dan solusi dari competent authority Mutual Legal Assistance di Indoneisa dalam melaksanakan proses penanganan perkara pidana? Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian dan dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi sebagai bahan hukum primer, serta metode penelitian kepustakaan yang menggunakan undangundang, buku, jurnal, dan sumber internet sebagai bahan hukum sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa mekanisme Mutual Legal Assistance negara Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana berjalan tidak efektif dikarenakan masih adanya kendala yang dialami meliputi masalah SDM, perbedaan sistem hukum antar negara, birokrasi yang panjang dalam pelaksanaan, tidak adanya peraturan pelaksana pada masing masing competent authority, dan masih adanya kepentingan politis masing masing negara. Sedangkan terdapat beberapa solusi untuk meminimalisir kendala diatas diantaranya peningkatan capacity building SDM, meningkatkan keaktifan pada forum internasional, melakukan akselerasi pada penerapan mutual legal assistance, mendorong eksistensi peraturan yang menyangkut pelaksanaan mekanisme mutual legal assistance oleh competent authority dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lain. Dengan demikian perlu dilakukannya usaha peningkatan kerjasama antara competent authority dan central authority dalam menjalankan mekanisme Mutual Legal Assistance di Indonesia kearah yang lebih efektif dan efisien.

English Abstract

In this research, the author raises issues related to the effectiveness of the mutual legal assistance mechanism carried out by the Indonesian state in handling criminal cases studied based on sources from the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and the Interpol Indonesia NCB Set. This is due to the fact that Article 9 and Article 29 of Law Number 1 of 2006, the Attorney General and the Chief of Police are the competent authorities to fulfill and submit requests for the implementation of the Mutual Legal Assistance mechanism in Indonesia. Based on the matters above, this research raises the formulation of the problem: (1) How is the effectiveness of the Indonesian Mutual Legal Assistance mechanism in the process of handling criminal cases? (2) What are the obstacles and solutions of the competent authority of Mutual Legal Assistance in Indonesia in carrying out the process of handling criminal cases? To answer the existing problems, the author uses the juridical-empirical type of research. In this research, the author uses the juridicial-socilogy approach to describe the problems and focus of the research and in collecting data in this research the author uses field research methods consisting of interviews and observations as primary legal materials, as well as library research methods using laws, books, journals, and internet sources as secondary and tertiary legal materials. From the research results with the above methods, the author obtained answers that the Indonesian Mutual Legal Assistance mechanism in the process of handling criminal cases is ineffective because a few issues, such as human resource problems, differences in legal systems between countries, long bureaucracy in implementation, the absence of the implementor regulations in each competent authority, and the political interests of each country. While there are several solutions to minimize the above issues including increasing human resource capacity building, increasing activeness in international forums, accelerating the application of mutual legal assistance, encouraging the existence of regulations concerning the implementation of mutual legal assistance mechanisms by competent authorities and strengthening diplomatic relations with other countries. Thus, it is necessary to increase cooperation between the competent authority and the central authority in conducting Mutual Legal Assistance mechanism in Indonesia towards more effective and efficient.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010112
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	31 Jul 2024 04:59
Last Modified:	31 Jul 2024 04:59
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/222130

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nanda Auliya Akfi Suryawan.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item