Pemberian Keringanan Pajak Daerah Kepada Lansia (Studi Efektivitas Pasal 19 Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia)

Ilhami, Isna Laila and Dr. Shinta Hadiyantina, S.H. (2024) Pemberian Keringanan Pajak Daerah Kepada Lansia (Studi Efektivitas Pasal 19 Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulis mengangkat permasalahan tentang efektivitas pelaksanaan pemberian keringanan Pajak Daerah Kota Malang kepada lansia sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio legal. Bahan hukum yang diperoleh melalui wawancara dan melalui pengamatan langsung, akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Jawaban atas permasalahan tersebut adalah Pasal 19 huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia tidak terlaksana dengan efektif, disebabkan oleh beberapa kendala berdasarkan faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, diantaranya: 1) Faktor Hukum, tidak adanya aturan pelaksana dari rumusan Pasal 19 huruf b Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, 2) Faktor Penegak Hukum, kurangnya SDM yaitu Aparat Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Malang, 3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang dibuktikan dengan tidak tersedianya fasilitas dan sarana yang mumpuni/ramah untuk Lansia, 4) Faktor Masyarakat ditunjukkan dengan masyarakat yang tidak mengetahui peraturan yang mengatur tentang keringanan pajak daerah untuk lansia, 5) Faktor Budaya, nilai-nilai kekeluargaan yang sudah luntur, seperti budaya masyarakat yang tidak acuh terhadap hukum dan pengaturan yang berkaitan dengan hak-hak Lansia.

English Abstract

This research addresses the effectiveness of implementing tax relaxation for the elderly in Malang City according to Article 19 paragraph b of the Malang City Regional Regulation No. 13 of 2015 concerning Elderly Welfare. With an empiricaljuridical method and a socio-legal approach, this paper analyses legal materials from interviews and direct observation with descriptive analytical techniques. The findings indicate that Article 19 paragraph b is not effectively implemented due to several constraints when this issue is linked to Soerjono Soekanto's legal effectiveness factors: 1) Legal Factor is related to the absence of implementing regulations from the formulation of Article 19 paragraph b; 2) Law Enforcement Factor is related to a lack of human resources, specifically the local government officials at the Malang City Regional Revenue Agency; 3) Facilities and Infrastructure Factor is indicated by the unavailability of adequate elderly-friendly facilities; 4) Community Factor is shown by the community's lack of awareness of the regulations concerning tax relaxation for the elderly; 5) Cultural Factor has something to do with degraded familial values, such as the culture of public indifference towards laws and regulations related to the rights of the elderly.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010106
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	29 Jul 2024 05:02
Last Modified:	29 Jul 2024 05:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/222082

Text (DALAM MASA EMBARGO) Isna L.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Actions (login required)

View Item