Pengaturan Keabsahan Kartu Keluarga Dengan Status Perkawinan Kawin Belum Tercatat Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Widiyanti, Fatma Jovita and Prof.Dr. Sudarsono, S.H.,M.S (2024) Pengaturan Keabsahan Kartu Keluarga Dengan Status Perkawinan Kawin Belum Tercatat Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi ini penulis mengangkat mengenai permasalahan pengaturan Keabsahan Kartu Keluarga dalam Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa buku nikah/ akta nikah merupakan persyaratan wajib yang harus dilampirkan bagi Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan penerbitan KK. Sedangkan pada pasal 34 Perpres 96/2018 terdapat penecualian, apabila pemohon tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan dapat melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas kebenaran data perkawinan dalam penerbitan dokumen kependudukan. Berdasarkan hal diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana keabsahan Kartu Keluarga dengan status perkawinan Kawin Belum Tercatat? (2) Bagaimana Akibat Hukum atas Penerbitan Kartu Keluarga dengan Status Perkawinan Kawin Belum Tercatat? (3) 3. Bagaimana Pengaturan yang tepat terkait penerbitan Kartu Keluarga dengan Status Perkawinan Kawin Belum Tercatat? Kemudian penulis skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode Perundang-Undangan (statue approach),Pendekatan Konseptual (conceptual approach) ,Pendekatan Kasus (case approach). Bahan hukum primer,sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pengaturan terkait penerbitan Kartu Keluarga dengan status perkawinan “Kawin Belum Tercatat” yang saling bertentangan dapat mempengaruhi keabsahan suatu Kartu Keluarga. Salah satu faktor absahnya dokumen kependudukan adalah adanya proses pendaftaran yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan masih terdapat hal-hal yang tidak selaras atau bertentangan dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerbitan Kartu Keluarga dengan status “kawin belum tercatat”. Ketidakabsahan dokumen berupa Kartu Keluarga dapat menimbulkan beberapa akibat hukum seperti ketidakpastian pada status perkawinan pada Kartu Keluarga,serta disfungsi hukum bagi masyarakat. Serta diperlukannya pengaturan yang lebih jelas terkait penerbitan Kartu Keluarga dengan status perkawinan “Kawin belum Tercatat”.

English Abstract

In this reaserch, the author addresses the issue of regulating the validity of family cards in Presidential Regulation number 96 of 2018 concerning requirements and procedures for population registration and civil registration. Article 11 paragraph (1) states that a marriage book/marriage certificate is a mandatory requirement that must be attached for Indonesian citizens who apply for the issuance of a KK. Meanwhile, in article 34 of Presidential Decree 96/2018 there is an exception, if the applicant does not have a marriage book/marriage certificate, he can attach a Letter of Absolute Accountability for the correctness of marriage data in the issuance of population documents. Based on the above, the authors raises the problem formulation: (1) What is the validity of the Family Card with the marital status Unregistered? (2) What are the legal consequences of issuing a family card if the marital status has not been registered? (3) 3. What are the appropriate arrangements regarding the issuance of Family Cards with Unregistered Marital Status? Then the author of this thesis uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, a case approach. The primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using grammatical and systematic interpretation methods. Based on the results of this research, conflicting regulations regarding the issuance of Family Cards with a marital status of "Unregistered Marriage" can affect the validity of a Family Card. One factor in the validity of population documents is that there is a correct registration process in accordance with statutory regulations. Meanwhile, there are still things that are inconsistent or contradictory in the articles in the laws and regulations which regulate the issuance of Family Cards with the status of "unregistered marriage". The invalidity of a document in the form of a Family Card can give rise to several legal consequences such as uncertainty regarding the marital status on the Family Card, as well as legal dysfunction for society. As well as the need for clearer regulations regarding the issuance of Family Cards with the marital status "Marriage not yet registered"

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010104
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	29 Jul 2024 05:02
Last Modified:	29 Jul 2024 05:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/222072

Text (DALAM MASA EMBARGO) Fatma Jovita Widiyanti.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item