Tindakan Pembebasan Bea Masuk Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Dalam Pmk 176/Pmk. 011/2009 Berdasarkan Agreement On Subsidies And Countervailing Measures

Titaru, Atalya Agata and Rika Kurniaty, S.H., M.A., Ph.D. and Hikmatul Ula, S.H., M.Kn (2024) Tindakan Pembebasan Bea Masuk Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Dalam Pmk 176/Pmk. 011/2009 Berdasarkan Agreement On Subsidies And Countervailing Measures. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini menganalisis indikasi pelanggaran Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) oleh Pemerintah Indonesia yang diajukan Uni Eropa dalam Request for Consultation pada 22 November 2019 kepada Dispute Settlement Body (DSB). SCM Agreement merupakan salah satu perjanjian internasional di bidang perdagangan yang mengatur mengenai subsidi dan tindakan pembalasan. Indikasi pelanggaran oleh Pemerintah Indonesia tersebut adalah kebijakan pembebasan bea masuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Selanjutnya, penulis memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui teknik studi kepustakaan yang dilakukan secara daring ataupun luring. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan teknik interpretasi norma gramatikal, interpretasi norma sistematis, dan interpretasi perbandingan. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, penulis menemukan bahwa tindakan pembebasan bea masuk oleh Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam PMK Nomor 176/PMK.011/2009 merupakan salah satu bentuk subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 SCM Agreement. Hal ini dikarenakan bahwa tindakan pembebasan bea masuk tersebut merupakan bentuk insentif fiskal, yakni sebagai pendapatan pemerintah yang seharusnya sudah jatuh tempo dan dapat dipungut namun tidak dipungut oleh pemerintah. Lebih lanjut, kebijakan pembebasan bea masuk tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur insentif fiskal, yaitu adanya kontribusi keuangan, diberikan oleh pemerintah atau badan publik dalam wilayah negara anggota SCM Agreement, serta memberikan manfaat kepada penerimanya. Namun, penulis menemukan bahwa tindakan pembebasan bea masuk tersebut bukanlah suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan subsidi yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 SCM Agreement. Hal ini dikarenakan subsidi tersebut tidak dapat dibuktikan telah menyebabkan penerima fasilitas pembebasan bea masuk lebih bergantung pada barang domestik dibanding barang impor. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa indikasi pelanggaran terhadap SCM Agreement oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana diajukan oleh Uni Eropa kepada Panel DSB tidak dapat dibuktikan.

English Abstract

This research analyses the indication of the breach of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (henceforth referred to as SCM Agreement) by the Indonesian Government requested by the European Union in the Request for Consultation dated 22 November 2019 to the Dispute Settlement Body (DSB). The SCM Agreement is one of the international agreements in trade regulating subsidies and retaliation. The indication of the breach is apparent in the policy waiving import duty as governed under the Regulation of Finance Minister Number 176/PMK.011/2009 concerning Waived Import Duty for Machines, Goods, and Materials for Development or Industrial Development for Capital Investment. This research employed a normative method supported by statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were obtained from library studies online and offline. The data were analysed based on grammatical, systematic, and comparative interpretations. The analysis results reveal that this waiver as in the Regulation of Finance Minister mentioned above is the subsidy as referred to in Article 1 of the SCM Agreement. The waiver of import duty is given as a fiscal incentive— income that is not collected yet by the government. Moreover, this waiver is not categorized as a violation of the provision regarding prohibited subsidies of Article 3 of the SCM Agreement simply because this subsidy is not proven to have rendered the facility of waiver dependent on domestic goods instead of imported goods. This research concludes that the breach of the SCM Agreement by the Indonesian Government as charged by the European Union cannot be proven.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010095
Uncontrolled Keywords:	Pembebasan Bea Masuk, SCM Agreement, Subsidi yang Dilarang
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	29 Jul 2024 04:56
Last Modified:	29 Jul 2024 04:56
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/222037

Text (DALAM MASA EMBARGO) Atalya Agata Titaru.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item