Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Pada Proses Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Bangunan Secara Elektroni

Mardjoni, Arifatul Aininta and Dr. Abdul Madjid, S.H.,M.Hum, (2023) Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Pada Proses Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Bangunan Secara Elektroni. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penelitian tesis ini, peneliti mengangkat Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh berlakunya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintregasi Secara Elektronik, yang memuat peraturan baru kewajiban Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen sebagai syarat pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik yang wajib dilampirkan PPAT. Dimana dengan kewajiban yang baru ini menjadikan PPAT mengemban tanggung jawab baru yang bisa menimbulkan konsekuensi-konsekuensi profesi. Berdasarkan hal tersebut, terdapat ketidaklengkapan norma mengenai kondisi diatas, sehingga dikaji rumusan masalah: Bagaimana pertanggungjawaban PPAT atas penyertaan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen pada Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik ? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT selaku penanggungjawab atas kewajiban persyaratan Surat Keabsahan dan Kebenaran Dokumen ? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam megenai batasan pertanggungjawaban PPAT selaku penjamin Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen, mengingat penyertaan surat ini wajib berdasarkan pasal 10 ayat 2 Permen ATR/BPN karena merupakan bagian dari prosedur administratif dalam pendaftaran hak tanggungan eletronik yang terbaru.

English Abstract

This research studies the responsibilities of a land deed official (henceforth referred to as PPAT) in terms of the registration of electronic mortgage rights. This research topic departed from the enforcement of the Regulation of the Agrarian and Spatial Planning Minister/the National Land Agency Number 5 of 2020 concerning Electronically Integrated Mortgage Rights Services, bearing new rules that require the issuance of the statement declaring the validity and authenticity of the documents as the requirements of the registration of electronic mortgage rights that the PPAT must attach. This new obligation has left the PPAT with new responsibilities that may result in some professional consequences. From the above issue, this research aims to investigate what responsibilities are held by the PPAT regarding the statement declaring the validity and authenticity of the documents as above and how legal protection should be given to the PPAT as the party responsible for the requirements of the statement as above. This is normative legal research employing materials taken from library or secondary data. This research aims to delve into the limits of the responsibilities held by the PPAT as the party responsible for guaranteeing the statement declaring the validity and authenticity of the documents, considering that this statement is mandatory according to Article 10 paragraph 2 of the Regulation of Agrarian and Spatial Planning Minister/the National Land Agency as part of the administrative procedures of the latest registration of electronic mortgage rights

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0424010004
Uncontrolled Keywords:	Hak Tanggungan Elektronik; PPAT; Pertanggungjawaban PPAT.
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	29 Jul 2024 04:56
Last Modified:	29 Jul 2024 04:56
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/222032

Text (DALAM MASA EMBARGO) Arifatul Aininta Mardjoni.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item