Urgensi Pengaturan Plea Bargaining System Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp

Munthe, Alfred Nathanael and Fachrizal Afandi, S. Psi., S.H., M.H., Ph.D., (2024) Urgensi Pengaturan Plea Bargaining System Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian ini, analisis dilakukan penulis terhadap konsep plea bargaining dan kemungkinan pengadopsiannya dalam sistem hukum Indonesia dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dasar tinjauan. Plea Bargaining merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan adanya suatu tawar menawar antara jaksa dan tersangka/terdakwa dan penasihat hukumnya mengenai hukuman apa yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana. Apabila tersangka/terdakwa mengakui kesalahan yang dilakukannya dengan sukarela, maka jaksa dapat memberikan pengurangan tuntutan hukum sebagai timbal balik dari pengakuan bersalah tersebut. Bentuk pengadopsian konsep plea bargaining dalam sistem hukum Indonesia sudah terlihat dengan adanya pengaturan mengenai “Jalur Khusus” di dalam RUU KUHAP. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Selanjutnya, penulis memperoleh bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui teknik studi kepustakaan yang dilakukan secara daring dan luring. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan yang sangat terang antara konsep plea bargaining yang banyak dilakukan di negara-negara Common Law seperti Amerika Serikat dengan konsepsi “Jalur Khusus” yang dirumuskan RUU KUHAP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak merumuskan pasal yang secara jelas mengatur mengenai pelaksanaan plea bargaining dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, terdapat hubungan erat yang dapat ditemukan dari antara konsep plea bargaining dengan nilai-nilai falsafah perumusan UU No.1 tahun 2023 yaitu mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan Indonesia yang selaras dengan plea bargaining. Kewenangan diskresi oleh kejaksaan juga dapat menjadi penunjang pelaksanaan konsep ini dalam sistem hukum pidana Indonesia.

English Abstract

This research analyzes the possibility of adopting the concept of plea bargaining in the Indonesian criminal law system following the enactment of Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code. Plea bargaining is an alternative form of criminal case settlement involving a negotiation between the prosecutor and the defendant and their legal counsel regarding the proposed punishment. If the defendant voluntarily admits guilt, the prosecutor may offer a reduced sentence in exchange for this admission. The adoption of the plea bargaining concept in the Indonesian legal system is already evident with the regulation of the “Special Track” in the Draft Revision of the Indonesia Criminal Procedure Code. In this research, the author employs a normative research method utilizing both a statutory, conceptual approach and comparative approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials are obtained through online and offline literature review techniques. To analyze the data, the author uses a combination of descriptive analysis, grammatical interpretation, and systematic interpretation. Based on the research and analysis conducted, the author identifies a clear distinction between the concept of plea bargaining widely practiced in common law countries like the United States and the "Special Track" outlined in the draft Criminal Procedure Code. Additionally, Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code lacks a specific article explicitly regulating plea bargaining within the Indonesian criminal justice system. However, the author observes a close link between the legislators' foundational values and the plea bargaining concept, suggesting its potential application in the Indonesian context. This possibility is further bolstered by the prosecutor's office's discretionary power which may support the implementation of the plea bargaining concept in the Indonesian criminal justice system.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010092
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	26 Jul 2024 05:56
Last Modified:	26 Jul 2024 05:56
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/222030

Text (DALAM MASA EMBARGO) Alfred Nathanael Munthe.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item