Enprami, Aiz Nanda and Dr. Amelia Srikusumadewi, S.H., M.Kn. and Ranitya Ganindha, S.H., M.H. (2023) Permohonan Kepailitan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan kedudukan para anggotakoperasi dalam permohononan kepailitan koperasinya sendiri berdasarkanUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pilihantema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kasus permohonan pailit yangdiajukan oleh para anggota koperasi kepada koperasi karena dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia sehingga koperasi banyak mengalami gagal bayar. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apakah anggota koperasi dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadapkoperasi simpan pinjam? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif denganmenggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) danpendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akandianalisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif analitis yaitu metodeanalisis hukum dengan cara melakukan dan menentukan isi atau makna aturanhukum terkait kepailitan dan perkoperasian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawabanataspermasalahan yang ada bahwa permohonan kepailitan atas koperasi olehparaanggotanya sendiri jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang telah tepat dan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang terkait. Namun, permohonan pailit oleh anggotakoperasi dinilai tidak sesuai dengan Pasal 17 (1) UU Nomor 25 Tahun1992Tentang Perkoperasian dikarenakan para anggota merupakan pemilik koperasi. Melihat bahwa prinsip tertinggi koperasi merupakan Rapat Anggota, sehinggapengambilan keputusan pengajuan pailit koperasi dapat diajukan oleh pengurussetelah adanya Rapat Anggota. Dalam hal koperasi merupakan koperasi simpanpinjam yang merupakan lembaga keuangan, maka kepailitan diajukan olehOJK. Sedangkan Koperasi lainnya, permohonan pailit diajukan oleh Menteri Koperasi dan UKM.
English Abstract
In this thesis, the author raises the problem of the position of cooperativemembers in their own cooperative bankruptcy application based on LawNumber 25 of 1992 and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspensionof Debt Payment Obligations. The choice of theme was motivated by the manycases of bankruptcy applications submitted by members of cooperatives tocooperatives due to the impact of the Covid-19 Pandemic in Indonesia sothat many cooperatives failed to pay. Based on the foregoing, this paper raises the problem formulation: Cancooperative members file a bankruptcy petition against a savings andloancooperative? Then the writing of this paper uses the normative juridical methodusing the statutory approach (statue approach) and case approach (caseapproach). Legal material obtained by the author will be analyzed usingdescriptive analytical analysis techniques, namely the method of legal analysis byconducting and determining the content or meaning of legal rules relatedtobankruptcy and cooperatives. From the results of the research using the above method, the authors obtainedanswers to the existing problems, namely that the bankruptcy applicationfor cooperatives by the members themselves, when viewed from Law Number 37of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payments, is appropriateand in accordance with Article 2 of the relevant law. However, the petitionfor bankruptcy by members of the cooperative is considered not in accordancewithArticle 17 (1) of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives becausethemembers are the owners of the cooperative. Seeing that the highest principleof a cooperative is a Member Meeting, so that the decision making for filingacooperative bankruptcy can be submitted by the management after a Member Meeting. In the event that the cooperative is a savings and loan cooperativewhich is a financial institution, the OJK will file for bankruptcy. Meanwhilefor other cooperatives, the application for bankruptcy was submitted by the Minister of Cooperatives and SMEs.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0524010091 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 26 Jul 2024 05:56 |
| Last Modified: | 26 Jul 2024 05:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/222029 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
AIZ NANDA ENPRAMI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |