Analisis Implementasi Kebijakan Silon (Studi Kasus: Proses Pengajuan dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Partai Politik Di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang PADA PEMILIHAN UMUM 2024)

Zahro Akhiyar, Fatimatun (2024) Analisis Implementasi Kebijakan Silon (Studi Kasus: Proses Pengajuan dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Partai Politik Di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang PADA PEMILIHAN UMUM 2024). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Silon dalam proses pengajuan dan verifikasi administrasi Bacaleg Partai Politik di KPU Kota Malang. Aplikasi Silon lahir sebagai alat bantu untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi peserta Pemilu dan peserta Pilkada yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan integritas Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif di mana peneliti berupaya untuk mendeskripsikan temuan data dan menganalisis menggunakan Teori Implementasi oleh Merilee S. Grindle. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Kota Malang sudah terpenuhi, yakni dalam indikator kepentingan yang mempengaruhi dapat diketahui dari tugas dan wewenang masing-masing instansi. Tipe manfaat yang dihasilkan adalah mempermudah pencalonan, verifikasi, koordinasi parpol, meningkatkan transparansi, efisiensi waktu dan biaya, tetapi Bawaslu Kota Malang tidak merasakan manfaat secara maksimal karena akses terbatas. Derajat perubahan yang diinginkan, yaitu perubahan memberikan informasi Bacaleg secara meluas, perubahan peraturan mengenai pembagian akses, terciptanya kestabilan sistem dan mengadakan Silon mode offline. Letak pengambilan keputusan kebijakan ini dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, cek kegandaan, klarifikasi, serta rapat pleno. Pelaksana Program ini terdiri KPU Kota Malang, Bawaslu Kota Malang, dan Partai Politik Peserta Pemilu. Sumber daya yang dimiliki oleh KPU Kota Malang sudah memadai dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat sudah sesuai dengan strategi masing-masing aktor berdasarkan kepentingan. Karakteristik lembaga yang berkuasa berjalan dengan baik menjunjung tinggi kedudukan, tugas, dan wewenangnya. Tingkat kepatuhan partai politik belum maksimal tetapi respon dari implementator sudah berjalan dengan baik sehingga penyelesaian sengketa berhasil, 2 bacaleg diterima, serta akses Bawaslu teratasi dengan strateginya.

English Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Silon Policy in the submission and verification process of political party legislative candidates in the Malang City Election Commission. Silon app aids election admin management, aiming to improve election quality and integrity.This research employs a qualitative method with a descriptive approach, where the researcher seeks to describe the data findings and analyze them using Merilee S. Grindle's Implementation Theory. Research shows Malang City Election Commission's needs met, evidenced by task-based indicators. Benefits include smoother nominations, verifications, party coordination, enhanced transparency, and efficiency. However, the Malang City Election Supervisory Board does not fully experience these benefits due to limited access. The desired degree of change includes widespread dissemination of candidate information, regulatory changes regarding access distribution, system stability, and implementing offline Silon mode. Decision-making for this policy is conducted through verification, duplicate checks, clarifications, and plenary meetings. The program implementers consist of the Malang City Election Commission, the Malang City Election Supervisory Board, and the Political Parties participating in the elections. The resources of the Malang City Election Commission are adequate in terms of human resources, infrastructure, and budget. The strengths, interests, and strategies of the involved actors align with their respective interests. The characteristics of the governing institution function well in upholding its position, duties, and authority. The level of political party compliance is not yet optimal, but the implementers' response is satisfactory, resulting in successful dispute resolution, acceptance of 2 legislative candidates, and Bawaslu's access being resolved through its strategy.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052411
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	26 Jun 2024 02:02
Last Modified:	26 Jun 2024 02:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/221985

Text (DALAM MASA EMBARGO) Fatimatun Zahro Akhiyar.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Actions (login required)

View Item