Implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Optimalisasi Pelaksaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Studi Kasus Kepelayanan Publik di Kota Bogor

Annisa Putri, Febriza (2023) Implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Optimalisasi Pelaksaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Studi Kasus Kepelayanan Publik di Kota Bogor. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini merupakan studi yang membahas mengenai Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak lepas dari ikhtiar pemerintah untuk memenuhi target akuisisi kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2019- 2024, yakni sebesar 98% populasi penduduk Indonesia. Pada Tahun 2022, diketahui bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 248,77 juta jiwa per 31 Desember 2022. Jumlah tersebut setara dengan 90,73% dari seluruh penduduk Indonesia yang sebanyak 274,20 juta jiwa pada 2022. Angka tersebut mendekati target akuisisi kepesertaan JKN sebesar 98% populasi penduduk Indonesia. Capaian tersebut tentu masih terpaut jauh dari standar cakupan kesehatan semesta Universal Health Coverage (UHC). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor melakukan upaya dengan Mobile JKN, lalu melakukan optimalisasi pelayanan pada BPJS Kesehatan terutama di semua Fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit atau klinik maka masyarakat yang menjadi peserta BPJS menjadi lebih terlayani dengan mumpuni. Realita yang terjadi berdasarkan penelitian, Kota Bogor menjadi satu dari sekian kota di Indonesia yang berhasil menjalankan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu terbukti dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Bogor hingga bulan Maret 2023 ini sebesar 97,24 persen. Data lainnya, kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 1.069.102 dengan keaktifan peserta mencapai 79,84 persen menggunakan data penduduk kota Bogor 1.099.422 jiwa. Sementara, warga yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan sebesar 30.320 jiwa. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Pelaksanaan Inpres masih berpotensi terjadi ketidakmerataan dalam pelaksanaannya, terutama untuk daerah 3T, terluar, tertinggal dan terdepan. Hal ini terjadi karena kepesertaan JKN belum merata tehadap seluruh penduduk Kota Bogor, mengingat masih banyak masyarakat yang merasa dirugikan karena memberikan dampak terkait hal-hal yang tidak diinginkan.

English Abstract

This research is a study that discusses the issuance of Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the National Health Insurance Program which cannot be separated from the government's efforts to meet the JKN (National Health Insurance) membership acquisition target in the 2019-2024 RPJMN (National Medium Term Development Plan). , namely 98% of the Indonesian population. In 2022, it is known that National Health Insurance (JKN) participants will reach 248.77 million people as of December 31, 2022. This number is equivalent to 90.73% of Indonesia's entire population of 274.20 million people in 2022. This figure is close to the target. acquisition of JKN membership by 98% of the Indonesian population. This achievement is still far from the universal health coverage standard of Universal Health Coverage (UHC). This research uses qualitative methods and the Policy Implementation theory of Van Meter and Van Horn. In this case, the Bogor City Government is making efforts with Mobile JKN, then optimizing services at BPJS Health, especially in all Health Facilities such as hospitals or clinics, so that BPJS participants will be better served. Based on research, the reality is that the city of Bogor is one of the many cities in Indonesia that has successfully implemented a health insurance system for the community through the Health Social Security Administering Agency (BPJS). This is proven by achieving Universal Health Coverage (UHC) for Bogor City until March 2023 at 97.24 percent. In other data, BPJS Health membership was 1,069,102 with participant activity reaching 79.84 percent using data on the population of Bogor city of 1,099,422 people. Meanwhile, 30,320 residents do not have health insurance or are not yet BPJS Health participants. Based on the results obtained from this research, it is revealed that the implementation of the Presidential Instruction still has the potential for inequality in its implementation, especially for 3T, outermost, underdeveloped, and frontier regions. This happens because JKN participation is not evenly distributed to all residents of Bogor City, considering that there are still many people who feel disadvantaged because it impacts undesirable things.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052411
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	25 Jun 2024 08:35
Last Modified:	25 Jun 2024 08:35
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/221973

Text (DALAM MASA EMBARGO) Febriza Annisa Putri.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Actions (login required)

View Item