Implementasi Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Pada Masyarakat (Studi Di Desa Panggungrejo Dan Desa Slamparejo Kabupaten Malang)

Zahwa Octavia, Elfira (2023) Implementasi Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Pada Masyarakat (Studi Di Desa Panggungrejo Dan Desa Slamparejo Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2018 terkait penetapan biaya persiapan PTSL di Kabupaten Malang khususnya di Desa Panggungrejo, Kec. Kapanjen, Kab. Malang dan Desa Slamparejo, Kec. Jabung, Kab Malang. Dalam skripsi ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimana implementasi Pasal 14 Tahun 2018 Tentang Pembiyaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Kepada Masyarakat (2) Apa hambatan dan solusi dalam implementasi implementasi Pasal 14 Tahun 2018 Tentang Pembiyaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Kepada Masyarakat? Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis mempergunakan jenis penelitian sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer bersumber dari wawancara dengan responden. Data sekunder didapat dari peraturan perundang-undangan dan buku. Data yang telah didapat akan dianalisis mempergunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian Implementasi Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2018 terkait Penetapan Biaya Program PTSL di pada Tahun 2023 di Desa Panggungrejo dan Desa Slamparejo Kabupaten Malang adalah biaya yang dibebankan kepada masyarakat jauh melebihi angka yang telah ditetapkan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan program PTSL ini yaitu tidak jelasnya regulasi mengenai program pembiayaan PTSL di tingkat Kabupaten sehingga tidak ada pedoman khusus yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pembiayaan program PTSL, kemudian mengenai faktor peran aktif dari masyarakat dan keterlibatan sebagai aparatur desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam mensosialisasikan program PTSL kepada masyarakat masih kurang, terutama mengenai pemahaman dan informasi tentang peraturan pembiayaan PTSL. Terhadap hal tersebut, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Malang meninjau kembali Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2018 karena nilai tersebut dianggap belum mencukupi untuk kegiatan persiapan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Malang

English Abstract

In this thesis the author aims to find out how to implement Malang Regent Regulation Number 14 of 2018 which relates to the 3 Ministerial Decree regarding PTSL Program Cost Determination and the inhibiting factors and solutions for implementing the PTSL Program in Panggungrejo Village, District. Kapanjen, Kab. Malang and Slamparejo Village, District. Jabung, Malang District. In this thesis, the author formulates two problem formulations, namely, (1) How to implement Article 14 of 2018 concerning Financing for Complete Systematic Land Registration Preparations Charged to the Community (2) What are the obstacles and solutions in implementing Article 14 of 2018 concerning Financing for Land Registration Preparations Complete Systematic Charges to Society? In this thesis, the type of research used is socio-legal research. The research approach is a sociological juridical approach. Primary data comes from interviews with respondents. Secondary data was obtained from statutory regulations and books. The data that has been obtained will be analyzed using descriptive analytical methods. Based on the research results, the implementation of Malang Regent Regulation Number 14 of 2018 regarding Determination of PTSL Program Costs in 2023 fully refers to the costs specified in SKB 3 of the Seventh Ministerial Dictum, Category V, namely IDR 150,000.00- (one hundred and five thousand rupiah recovered) . However, in reality the costs in the field far exceed this figure. The inhibiting factors in implementing PTSL Program Financing are the unclear regulations regarding the PTSL Program at the Regency level so that there are no specific guidelines that can be used as a reference by the village government in implementing PTSL program financing, then regarding the active role of the community and the involvement of the Village Head as an apparatus. villages that have direct contact with the community in socializing the PTSL program to the community are still lacking, especially regarding understanding and information about PTSL financing regulations. Regarding this, the Malang Regency Government should make regulations as a derivative of the Ministerial Decree 3 which regulates the financing of preparation for systematic land registration, including regulating accountability for the implementation of the PTSL program.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052302
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	24 Jun 2024 06:55
Last Modified:	24 Jun 2024 06:55
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/221827

Text (DALAM MASA EMBARGO) ELFIRA ZAHWA OCTAVIA.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)

Actions (login required)

View Item