Kedudukan Hukum Anggota koperasi sebagai kreditur dalam Permohonan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam

Enprami, Aiz Nanda and Dr. Amelia Srikusumadewi, S.H., M.Kn., and Ranitya Ganindha, S.H., M.H. (2023) Kedudukan Hukum Anggota koperasi sebagai kreditur dalam Permohonan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan kedudukan para anggota koperasi dalam permohononan kepailitan koperasinya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kasus permohonan pailit yang diajukan oleh para anggota koperasi kepada koperasi karena dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia sehingga koperasi banyak mengalami gagal bayar. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apakah anggota koperasi dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap koperasi simpan pinjam? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif analitis yaitu metode analisis hukum dengan cara melakukan dan menentukan isi atau makna aturan hukum terkait kepailitan dan perkoperasian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa permohonan kepailitan atas koperasi oleh para anggotanya sendiri jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang telah tepat dan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang terkait. Namun, permohonan pailit oleh anggota koperasi dinilai tidak sesuai dengan Pasal 17 (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dikarenakan para anggota merupakan pemilik koperasi. Melihat bahwa prinsip tertinggi koperasi merupakan Rapat Anggota, sehingga pengambilan keputusan pengajuan pailit koperasi dapat diajukan oleh pengurus setelah adanya Rapat Anggota. Dalam hal koperasi merupakan koperasi simpan pinjam yang merupakan lembaga keuangan, maka kepailitan diajukan oleh OJK. Sedangkan Koperasi lainnya, permohonan pailit diajukan oleh Menteri Koperasi dan UKM.

English Abstract

In this thesis, the author raises the problem of the position of cooperative members in their own cooperative bankruptcy application based on Law Number 25 of 1992 and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The choice of theme was motivated by the many cases of bankruptcy applications submitted by members of cooperatives to cooperatives due to the impact of the Covid-19 Pandemic in Indonesia so that many cooperatives failed to pay. Based on the foregoing, this paper raises the problem formulation: Can cooperative members file a bankruptcy petition against a savings and loan cooperative? Then the writing of this paper uses the normative juridical method using the statutory approach (statue approach) and case approach (case approach). Legal material obtained by the author will be analyzed using descriptive analytical analysis techniques, namely the method of legal analysis by conducting and determining the content or meaning of legal rules related to bankruptcy and cooperatives. From the results of the research using the above method, the authors obtained answers to the existing problems, namely that the bankruptcy application for cooperatives by the members themselves, when viewed from Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payments, is appropriate and in accordance with Article 2 of the relevant law. However, the petition for bankruptcy by members of the cooperative is considered not in accordance with Article 17 (1) of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives because the members are the owners of the cooperative. Seeing that the highest principle of a cooperative is a Member Meeting, so that the decision making for filing a cooperative bankruptcy can be submitted by the management after a Member Meeting. In the event that the cooperative is a savings and loan cooperative which is a financial institution, the OJK will file for bankruptcy. Meanwhile for other cooperatives, the application for bankruptcy was submitted by the Minister of Cooperatives and SMEs.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	13 Jun 2024 01:48
Last Modified:	13 Jun 2024 01:48
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/220985

Text (DALAM MASA EMBARGO) AIZ NANDA ENPRAMI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Actions (login required)

View Item