Affirmative Action Pengawas Pemilu Kecamatan Tahun 2022 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang

Selonia Sineksen, Yolanda (2024) Affirmative Action Pengawas Pemilu Kecamatan Tahun 2022 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Ketimpangan gender mendorong diciptakannya Perbawaslu No.8 Tahun 2019 dengan pemberian kuota 30% untuk perempuan yang masih jadi minoritas pada aktivitas politik, khususnya pemilu. Regulasi tersebut menjadi harapan dan solusi akan masalah yang ada. Akan tetapi terdapat masalah dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Bahwa Bawaslu Kota Malang sebagai perekrut Panwascam Kota Malang pada tahun 2022 belum mampu meraih kuota target yang diberikan. Kuota 30% hanya bisa dipenuhi pada tahap pendaftaran, akan tetapi pada tahap selanjutnya sampai akhir pelantikan, perempuan yang dinyatakan terlantik masih jauh dari kuota minimal 30% tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah keterwakilan perempuan yang belum bisa terpenuhi walaupun sudah diberikan kuota 30% sebagai pengaplikasian affirmative action sebagai upaya dalam permasalah ketimpangan gender. Dengan menggunakan pedoman pemikiran dari Teori New Institutionalism varian Sociological Institutionalism yang memiliki tiga pilar indikator yaitu : regulatif, normatif dan kultur kognitif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Hasil / Temuan dari penelitian ini dilihat dengan menggunakan pengaplikasian indikator teori new institutionalism varian sociological institutionalism Scott 2008. Indikator pertama regulasi, terkait peraturan suatu lembaga terdiri dari kebijakan dan kekuatan yang ada di suatu lembaga/ organisasi yang memiliki produk hukum yaitu Perbawaslu 8/2019. Dalam pelaksanaannya belum optimal menunjukkan keterwakilan perempuan dalam Panwascam hanya untuk sebatas pemenuhan formalitas tapi untuk meraih kuota 30% belum benar-benar diperhatikan dan perempuan masih dalam pandangan masyarakat ditemukan budaya patriarki walaupun kini sudah lebih melemah. Hambatan lain yaitu ditemukan dalam pemenuhan kuota 30% karena staf Bawaslu Kota Malang yang bermasalah dalam pelaksanaan dan penafsiran regulasi Perbawaslu No. 8 Tahun 2019 dalam menjalankan affirmative action pada perekrutan Panwascam Kota Malang 2022. Dari indikator kedua, normatif merupakan suatu konsep norma yang digunakan lembaga yang dapat membangkitkan suatu perasaan kuat untuk para anggotanya kearah kemajuan yakni affirmative action sebagai upaya atau usaha yang diberikan organisasi atau lembaga untuk menyelesaikan masalah ketimpangan gender yang ada. Indikator ketiga culture/cognitive, mempresentasikan hasil dari affirmative action mampu menekan budaya patriarki yang ada budaya yang ada di lembaga atau lingkungan lembaga, affirmative action mampu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri perempuan dalam berpartisipasi menjadi pengawas pemilu. Kesimpulannya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan sebagai Panwascam adalah dengan perkuatan Perbawaslu No.8 Tahun 2019 pada pemberian kuota 30% harus masih dipenuhi sampai tahap akhir.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052411
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	12 Jun 2024 07:00
Last Modified:	12 Jun 2024 07:00
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/220801

Text (DALAM MASA EMBARGO) Yolanda Selonia Sineksen.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Actions (login required)

View Item