Ayu Wulandari, Dyah (2024) Konsekuensi Yuridis Hakim Melanggar Kewajiban Menetapkan Besarnya Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Konsekuensi Yuridis Hakim Melanggar Kewajiban Menetapkan Besarnya Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual yang dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kekerasan seksual di Indonesia sehingga diperlukan adanya penanganan secara serius, khususnya terhadap korban kekerasan seksual. Akibat yang diderita oleh korban sangat kompleks, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum bagi korban. Salah satunya upaya pemenuhan hak korban, yaitu pembayaran ganti rugi (restitusi). Hal ini menjadi kewajiban dan perlu diperhatikan oleh para penegak hukum dalam proses penanganan perkara, mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan hal di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa urgensi hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap korban kekerasan seksual ? (2) Apa konsekuensi yuridis hakim yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menetapkan besarnya restitusi terhadap korban kekerasan seksual ? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang – undang, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Selanjutnya bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) didapatkan dari studi kepustakaan dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah teknik interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran pada tata bahasa dan kata, penulis juga menggunakan teknik interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang ada bahwa urgensi hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap korban kekerasan seksual dapat ditinjau dari proses pembentukan peraturan tentang kekerasan seksual. Peraturan tersebut dibentuk berdasarkan pada landasan filosofis yang dikaitkan melalui pancasila dan menjadi rechtsidee negara Indonesia. Selanjutnya ditinjau dari landasan yuridis yaitu masih terbatasnya penanganan kekerasan seksual dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya, khususnya upaya pemenuhan hak ganti kerugian terhadap korban. Sehingga diperlukan suatu aturan hukum yang jelas dan tegas yang mengatur hal tersebut supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dan ditinjau dari landasan sosiologis yaitu mengaitkan isu-isu moralitas yang sering dihubungkan dengan kekerasan seksual di masyarakat. Peneliti juga menggunakan studi beberapa putusan pengadilan untuk bahan analisis penelitiannya. Kemudian terhadap konsekuensi yuridis apabila hakim tidak menetapkan besarnya restitusi terhadap korban kekerasan seksual yang telah penulis teliti, dapat dianalisis terlebih dahulu terkait suatu kewajiban apakah perlu sanksi. Hal ini didasarkan pada ketentuan UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan terakhir penulis merekomendasikan bahwa hendaknya diperlukan tambahan satu ayat dalam Pasal 16 UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur akibat hukum, apabila hakim tidak melaksanakan kewajiban untuk menetapkan restitusi terhadap korban kekerasan seksual.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of Juridical Consequences of Judges Violating the Obligation to Determine the Amount of Restitution for Victims of Sexual Violence, which is motivated by the increasing number of sexual violence in Indonesia, so that it requires serious handling, especially for victims of sexual violence. The consequences for victims are very complex, so it is necessary to have legal protection for victims. One of the efforts to fulfill the rights of victims, is the payment of restitution. This is an obligation and needs to be attention by law enforcers in the process of handling case, starting from the investigation stage to the examination at the court trial. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem : (1) What is the urgency of judges to determine the amount of restitution for victims of sexual violence? (2) What are the juridical consequences of judges who do not carry out their obligation to determine the amount of restitution for victims of sexual violence? The writing of this paper uses a normative juridical method with a statute approach, case approach and historical approach. Furthermore, legal materials (primary, secondary and tertiary) are obtained from library research and internet studies. The analytical technique used by the author in this writing is a grammatical interpretation technique, which is based on grammar and words. The author also uses a systematic interpretation technique. From the results of research using the above methods, the author reached the conclusion regarding the existing problem that the urgency of judges to determine the amount of restitution for victims of sexual violence can be seen from the process of drafting regulations on sexual violence. These regulations were formed based on a philosophical foundation linked through Pancasila and becomes the rechtsidee of Indonesian state. Furthermore, in terms of the juridical basis, there is still limited handling of sexual violence in several laws and regulations that have been in force before, especially efforts to fulfill the victims' rights to restitution. So that we need a clear and decisive rule of law that regulates this so that perpetrator do not repeat his actions. And reviewed from a sociological basis, which is related to issues of morality that are often associated with sexual violence in society. The researcher also used a study of several court decisions to analyze her research. Then, regarding the juridical consequences if the judge does not determine the amount of restitution for victims of sexual violence, which the author has researched, can be analyzed first regarding whether an obligation requires sanctions. This is based on the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Act. And finally, the author recommends that there should be an additional paragraph in Article 16 of the Sexual Violence Crime Law which regulates the legal consequences if the judge does not carry out the obligation to determine restitution for victims of sexual violence.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052401 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Annisti Nurul F |
| Date Deposited: | 06 Jun 2024 02:29 |
| Last Modified: | 06 Jun 2024 02:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/220454 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Dyah Ayu Wulandari.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |