Pengaturan Foreign Bribery Dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau dari Asas aut Dedere Aut Judicare

SIRAIT, APRIANDI (2024) Pengaturan Foreign Bribery Dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau dari Asas aut Dedere Aut Judicare. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukan urgensi terhadap kriminalisasi korupsi dalam bentuk Foreign Bribery ke dalam hukum positif indonesia. Peneliti menemukan bahwa banyaknya pejabat asing melakukan korupsi dalam bentuk Foreign Bribery kepada pejabat indonesia saat melakukan bisnis dan investasi di indonesia. Apabila ditinjau berdasarkan asas internasional Aut Dedere Aut Judicare yaitu dimana setiap negara memiliki hak untuk menuntut dan mengadili perilaku kejahatan transnasional, terlebih mengingat indonesia telah meratifikasi konvensi UNCAC harusnya dapat menjadi payung hukum bagi indonesia dalam penerapan kriminalisasi Foreign Bribery. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan pengaturan mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik dengan negara lain yang sudah mengatur dan mengadopsi Foreign Bribery serta hasil dari Perbandingan tersebut memiliki signifikansi penting dalam merumuskan regulasi terkait pemberian suap kepada pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik yang disesuaikan dengan konteks di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis-normatif yang memfokuskan pada pendekatan perbandingan dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indonesia perlu untuk mengimplementasikan peraturan yang secara mandatory offences untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mengendalikan dan mencegah korupsi. Tanpa mengadopsi korupsi dalam bentuk Foreign Bribery ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka akan sulit bagi penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, hingga mengadili apabila terdapat pejabat publik asing yang melakukan penyuapan terhadap pejabat indonesia.

English Abstract

This study emphasises the importance of incorporating measures to address corruption, specifically Foreign Bribery, into Indonesia's positive law. This research has identified various cases where foreign officials have engaged in bribery, specifically targeting Indonesian counterparts during business dealings and investments within the state. Viewed in light of the international principle of Aut Dedere Aut Judicare, which grants each country the authority to prosecute and judge transnational criminal activities, the ratification of the UNCAC convention that Indonesia performed underscores the potential for it to serve as legal protection for combating Foreign Bribery within the country's jurisdiction. This research compares the regulations regarding bribery among foreign public officials and other officials in public international organisations to the rules in other countries that govern and have adopted Foreign Bribery, giving significance to help with the formulation of the rules concerning bribery among foreign public officials and public international organisation officials congruous with the context in Indonesia. This research employs normative-juridical methods with a focus on comparative and statutory approaches. The research results reveal that Indonesia will need to implement the regulations following mandatory offences to enhance the state's capacity in controlling and averting corruption. Without adopting foreign bribery in Indonesian legislation, it is implausible for law enforcers to conduct investigations, charges, and judgments over cases of bribery among officials in Indonesia.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052402
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	29 May 2024 08:30
Last Modified:	29 May 2024 08:30
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/220158

Text (DALAM MASA EMBARGO) Apriandi Sirait.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item