Reformulasi Hak Usul Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Untuk Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Bermakna Di Indonesia

Rahman, Alif (2024) Reformulasi Hak Usul Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Untuk Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Bermakna Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perihal terkait dengan hak usul masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat bermakna di Indonesia. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi pada ketidakjelasan atau hal yang multitafsir serta kekosongan hukum dan inkonsistensi pada hak usul masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketidakjelasan dan hal yang bersifat multitafsir tersebut diantaranya adalah kata masyarakat yang hanya diartikan orang perseorangan atau kelompok orang, serta kalimat masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk kekosongan hukum terdapat pada bagaimana cara mengukur jumlah minimal partisipan yang harus diikutsertakan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, serta terdapat juga kekosongan hukum dan tidak tepatnya pengaturan limitasi waktu untuk didengar, dipertimbangkan dan dijawab atas pertanyaan dan/atau pernyataan. Berdasarkan pada hal tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan bagaimana pola pengaturan hak usul masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana bentuk pengaturan yang ideal terkait hak usul masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang bermakna di Indonesia? Untuk mendalami dan memperoleh validitas bahan hukum tentunya peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dengan demikian, peneliti menemukan hasil, bahwa dalam pengaturan yang masih berlaku mulai dari Undang-Undang 12 Tahun 2011 hingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tidak ada pengaturan yang menjurus pada pemaknaan lanjut terkait status masyarakat, masyarakat terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundangundangan, jumlah partisipan dan limitasi waktu. Tentunya dalam hal ini maka peneliti memberikan konsep yang ideal, bahwa dalam kata masyarakat yang hanya diartikan orang perseorangan atau kelompok orang saja, harus diartikan atau dikualifikasikan lebih lanjut dengan masyarakat yang memiliki kewarganegaraan Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek yang memiliki hak dalam partisipasi politik. Pada cara memahami dan memaknai masyarakat yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan terhadap rancangan materi peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan dengan ajaran teori kausalitas dan metode Regulatory Impact Assesment. Lalu untuk mengukur jumlah partisipan masyarakat yang dilibatkan pada partisipasi masyarakat dapat menggunakan metode sosiolegal. Kemudian yang terakhir, untuk limitasi waktu hak didengarkan, dipertimbangkan dan dijawab harus dimasukan ke dalam Peraturan DPR, DPD dan Presiden, dan perlu adanya sinkronisasi antar peraturan tersebut dengan upaya preventif.

English Abstract

In this thesis research, the author raises issues related to the public proposal rights as a form of public participation to realize meaningful public participation in Indonesia. The problem is motivated by vagueness or multiple interpretations as well as a legal vacuum and inconsistency in the right of public proposal as a form of public participation as contained in Article 96 of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. The vagueness and multiple interpretations include the word public which only means individuals or groups of people, as well as the sentence of people who are directly affected and/or have an interest in the content material of draft laws and regulations. Then for the legal vacuum, there is how to measure the minimum number of participants who must be included in the implementation of public participation, and there is also a legal vacuum and inappropriate time limitation arrangements to be heard, considered and answered to questions and / or statements. Based on this, the researcher formulates the problem of how the pattern of regulation of the right of public proposal in the formation of laws and regulations in Indonesia? How is the ideal form of regulation related to the right of public proposal in the formation of laws and regulations to realize meaningful public participation in Indonesia? To explore and obtain the validity of legal materials, of course, researchers use normative juridical research. Thus, the researcher found that in the regulations that are still in effect from Law 12 of 2011 to Law 13 of 2022, there is no regulation that leads to further interpretation related to the status of the public, the public directly affected and / or have an interest in the content of the draft legislation, the number of participants and time limitations. Of course, in this case, the researchers provide an ideal concept, that the word public, which only means individuals or groups of people, must be interpreted or further qualified with people who have Indonesian citizenship or customary law communities as subjects who have rights in political participation. On how to understand and interpret the public who are directly affected and/or have an interest in the draft material of laws and regulations, it can be done with the teachings of the theory of causality and the Regulatory Impact Assessment method. Then to measure the number of public participants involved in public participation can use the sociolegal method. Then finally, the time limitation for the right to be heard, considered and explained must be included in the DPR, DPD and Presidentialxi Regulations, and there is a need for synchronization between these regulations with preventive efforts.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	20 May 2024 02:36
Last Modified:	20 May 2024 02:36
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/219585

Text (DALAM MASA EMBARGO) Alif Rahman.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item