Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Daerah terhadap Usaha Tidak Memiliki Izin Di Indonesia

Wafiudin, Muhammad Verdad and Agus Yulianto, S.H., M.H. and Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H. (2023) Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Daerah terhadap Usaha Tidak Memiliki Izin Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah adalah dengan penentuan sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing. Potensi pungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya, sehingga tiap-tiap daerah mengoptimalkan penerimaan pajak dari sumber pajak yang dapat dipungut berdasarkan ketentuan di Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan pajak daerah sangat penting dilakukan guna menjaga kepentingan masyarakat dan dapat menjadi dasar dalam melakukan pungutan oleh pemerintah daerah. Pengaturan tersebut dibentuk oleh pemerintah daerah dengan melakukan penyesuaian kriteria daerah masing-masing. Pentingnya keberadaan Peraturan Perundang-Undangan dalam konteks Perpajakan tersebut ternyata belum didukung dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mumpuni. Salah satunya adalah terkait pengaturan pemungutan pajak bagi usaha yang tidak memiliki izin usaha atau izin lain yang dipersyaratkan. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui Bagaimana Pemungutan Pajak Daerah terhadap Usaha Tidak Memiliki Izin?. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif , adapun dalam perihal analisis bahan hukum, penulis menggunakan Teknik penafsiran (interpretasi) yakni penafsiran gramatikal yang dilakukan dengan mengkaji pasal-pasal dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.

English Abstract

One of the features of implementing fiscal decentralization in regional autonomy is the determination of sources of revenue for areas that can be dredged and used by themselves according to their respective potential. The potential for regional tax reimbursement provides more opportunities for regions to be maximally mobilized when compared with other PAD receipt components, so that each region optimizes tax receipt from tax sources that can be collected based on the provisions of Law No. 1 Year 2022 on the Financial Relations of the Central Government and the Regional Government. Local tax regulation is very important to do in order to safeguard the interests of the community and can be the basis for carrying out checks by the local government. These arrangements are formed by the local government by making adjustments to the criteria of the respective regions. The importance of the existence of Legislative Regulations in the context of Taxation appears not to be supported by a set of legislative regulations. One is related to the arrangement of tax collection for enterprises that do not have business permits or other permits required. The purpose of the research carried out by the author is to find out how the tax collection in the area against the enterprise does not have permission. The writer uses the method of research In Yuridis Normative, in the case of the analysis of legal materials, the author uses the technique of interpretation (interpretation), which is the grammatical interpretation performed by studying articles with legal issues raised by the author.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Uncontrolled Keywords:	Otonomi, desentralisasi, izin
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	31 May 2024 07:34
Last Modified:	31 May 2024 07:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/219448

Text (DALAM MASA EMBARGO) Muhammad Verdad Wafiudin-BELUM.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Actions (login required)

View Item