Remediasi Dan Mitigasi Sampah Ruang Angkasa Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Ruang Angkasa

Sahara, Ananda Multifani and Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.H. and Dony Aditya Prasetyo,, S.H., M.H. (2023) Remediasi Dan Mitigasi Sampah Ruang Angkasa Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Ruang Angkasa. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat isu hukum mengenai remediasi dan mitigasi sampah ruang angkasa sebagai tanggung jawab negara. Meningkatnya eksplorasi ruang angkasa turut berkontribusi pada peningkatan sampah ruang angkasa yang mengorbit, sehingga perlu adanya tindakan yang dilakukan negara peluncur sebagai bentuk tanggung jawab negara. Kekosongan hukum terkait remediasi dan mitigasi sampah ruang angkasa membuat permasalahan sampah ruang angkasa semakin mengkhawatirkan terlebih dengan adanya potensi kepadatan ruang angkasa yang mengakibatkan ruang angkasa tidak dapat lagi dimanfaatkan atau dikenal sebagai Kessler Syndrom. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah yaitu: (1) Apakah remediasi dan mitigasi sampah ruang angkasa merupakan tanggung jawab negara peluncur? (2) Bagaimana urgensi pengaturan remediasi dan mitigasi sampah ruang angkasa sebagai tanggung jawab negara peluncur dalam Hukum Ruang Angkasa? Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, diperoleh kesimpulan yang pertama, bahwa sampah ruang angkasa merupakan tanggung jawab negara peluncur. Hal ini dapat didasari oleh Pasal 8 Outer Space Treaty yang mengatur bahwa negara peluncur memegang penuh yurisdiksi atas benda ruang angkasanya. Merujuk hal tersebut, maka sampah ruang angkasa juga termasuk benda ruang angkasa yang menjadi bagian dari yurisdiksi negara peluncur karena yurisdiksi negara terhadap objek ruang angkasa yang dimaksud dalam Pasal 8 ini tidak memiliki batas waktu dan ruang, termasuk pula bagian-bagian hingga pecahan terkecil sekalipun. Oleh karena itu, dengan didasari oleh Pasal 8 Outer Space Treaty, remediasi dan mitigasi sampah ruang angkasa sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara peluncur. Kedua, mengingat minimnya pengaturan mengenai permasalahan lingkungan dalam kegiatan eksplorasi ruang angkasa pada rezim hukum ruang angkasa yang saat ini ada, perlu adanya pengaturan mengenai remediasi dan mitigasi sampah ruang angkasa angkasa sebagai tanggung jawab negara peluncur. Hal ini mengingat bahwa sampah ruang angkasa merupakan tanggung jawab negara peluncur dan ruang angkasa merupakan kepemilikan bersama umat manusia yang sudah seharusnya dijaga keberlanjutannya. Saran bagi COPUOS beserta negara-negara selaku subjek hukum internasional, perlu segera dirumuskan pengaturan mengenai remediasi dan mitigasi sampah ruang angkasa sebagai tanggung jawab negara dalam bentuk perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum mengikat agar dapat menjawab permasalahan sampah ruang angkasa.

English Abstract

In this thesis, the authors raise legal issues regarding the remediation and mitigation of space debris as the responsibility of the state. The increased of space exploration has contributed to an increase in orbiting space debris, so it is necessary to take action by the launching state as a form of state responsibility. The legal vacuum related to the remediation and mitigation of space debris makes the problem of space debris even more worrying, especially with the potential for space density to result in space being no longer usable or known as the Kessler Syndrome. Based on this, this thesis raises the formulation of the problem: (1) Is space debris remediation and mitigation the responsibility of the launching country? (2) What is the urgency of regulating the remediation and mitigation of space debris as the responsibility of the launching state in the Space Law? Regarding the results of the research and discussion in writing this thesis, the first conclusion is obtained, that space debris is the responsibility of the launching state. This can be based on Article 8 of the Outer Space Treaty which stipulates that the launching state holds full jurisdiction over its space objects. Referring to this, space debris also includes space objects that are part of the jurisdiction of the launching state because the state's jurisdiction over space objects referred to in Article 8 does not have time and space limits, including even the smallest fractions of space debris. Therefore, based on Article 8 of the Outer Space Treaty, space debris remediation and mitigation should be the responsibility of the launching state. Second, given the lack of regulation regarding environmental issues in space exploration activities in the existing space law regime, it is necessary to have regulation regarding the remediation and mitigation of space debris as the responsibility of the launching state. This is bearing in mind that space debris is the responsibility of the launching state and outer space is part of the common heritage of mankind whose sustainability should be maintained. Suggestions for COPUOS and countries as subjects of international law, it is necessary to immediately formulate regulation regarding the remediation and mitigation of space debris as the responsibility of the state in the form of international law that have binding legal force in order to be able to answer space debris problems

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	28 May 2024 07:12
Last Modified:	28 May 2024 07:12
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/219267

Text (DALAM MASA EMBARGO) Ananda Multifani Sahara.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Actions (login required)

View Item