Implikasi Hukum Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)

Mulia Puspa Ningrum, Tri (2024) Implikasi Hukum Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Modernisasi pelayanan pertanahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sesuatu hal yang sangat dibutuhkan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Hak Atas Tanah merupakan bentuk perwujudan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, efisiensi waktu dan jaminan validasi dan keakuratan data. Dengan demikian data dan informasi yang diperoleh tersebut yang kemudian dicantumkan dalam sertipikat hak atas tanah memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah. Dalam konteks e-sertipikat, kantor pertanahan telah melakukan verifikasi terhadap setiap sertipikat yang dimohonkan pemeliharaan data hak atas tanah dengan melakukan pemetaan atau plotting terhadap sertipikat tersebut sehingga sertipikat yang telah dilakukan verifikasi baik data fisik maupun yuridis, akan diberi baarcode sebagai bentuk telah dilakukannya verifikasi atas sertipikat tersebut. Sertipikat yang telah diberi barcode tersebut kemudian mempunyai kedudukan sebagai sertipikat elektronik karena disamping dicatatkan baik dalam buku tanah atau warkah, juga telah tercatat dalam sistem elektronik dalam data base pertanahan, sehingga jika sertipikat tersebut akan dilakukan pemeliharaan data selanjutnya. Tujuan dari hal tersebut diatas untuk menaganalisis Implikasi hukum Terhadap Penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Oleh warga Indonesia terhadap pelindungan hukum Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh warga Indonesia dan bagaimana hambatan dalam pemberlakuan perarturan menteri tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian social legal , yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, yaitu wawancara. Hasil dari penelitian di kantor pertanahan kabupaten Malang melalui wawancara di sampaikan bahwa sampai saat ini masih belum ada peraturan pelaksana dan hambatan yang terjadi di sebabkan belum rampungnya pendaftran tanah sistemasis lengkap (PTSL) oleh badan pertanahan Nasional (BPN) yang di perkirakan akan rampung di tahun 2025. Hal lain yang menjadi hambatan dalam proses pelayanan elektronik di BPN adalah sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang dimana segala urusan prosedural sertifikasi tanah menjadi lebih mudah dalam pencatatan data, lebih efisien dan sangat membantu para pegawai BPN. Akan tetapi, para pegawai BPN juga mengeluhkan tentang kekurangan sistem KKP. Sistem KKP sendiri digunakan oleh seluruh Kantor BPN di Indonesia sehingga sering kali mengalami server down dan menghambat proses pelayanan. Saran Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi secara komprehensif sebelum mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Hak Atas Tanah karena jikaviii dilihat dari Kesiapan pemerintah sampai saat ini PTSL belum rampung dan ini menyebabkan untuk validasi data-data peta bidang tanah masnyarat belum bisa di laksanakan Secara Elektronik dan sebaiknya pemerintah mulai upgrade system keamanan unruk menjamin Perlindungan hukum Terhadap Pemengan Hak Atas Tanah (Masyarakat) agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi secara berskala agar hambatan-hambatan yang terjadi di dalam penerapan Sertipikat Elektronik dapat terhidarkan Dan membentuk regulasi baru untuk mengantisipasi beragam jenis kejahatan yang dapat menyerang sistem elekronik administrasi pertanahan.

English Abstract

Modernization of land services by optimizing the use of information and communication technology is something that is very much needed. The government issued Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency Number 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents in Land Rights Registration Activities is a form of government realization to provide excellent service to the community, time efficiency and guarantee validation and data accuracy. Thus, the data and information obtained, which is then included in the land rights certificate, provides a guarantee of certainty and legal protection of land rights. In the context of esertipikat, the Land Office has verified each certificate requested for maintenance of land rights data by mapping or plotting the certificate so that certificates that have been verified both physically and juridically, will be given a barcode as a form of verification of the certificate. A certificate that has been given a barcode then has the status of an electronic certificate because in addition to being recorded in the land book or warkah, it has also been recorded in the electronic system in the land data base, so that if the certificate is to be carried out further data maintenance. The purpose of the above is to analyze the legal implications of the issuance of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency by Indonesian citizens on the legal protection of land rights owned by Indonesian citizens and how obstacles in the enforcement of the ministerial regulation. The type of research used is empris research, namely research with field data as the main data source, namely interviews. The results of research at the Malang district land office through interviews conveyed that until now there is still no implementing regulation and the obstacles that occur are due to the unfinished complete systematic land registration (PTSL) by the National Land Agency (BPN) which is expected to be completed in 2025. Another obstacle in the process of electronic services at BPN is the Computerized Land Activities (KKP) system, which makes land certification procedural matters easier to record data, more efficient and very helpful for BPN employees. However, BPN employees also complain about the shortcomings of the KKP system. The KKP system itself for more information. used by all BPN Offices in Indonesia so that it often experiences server downs and hampers the service process. Suggestions The government should carry out comprehensive socialisation before issuing the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency Number 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents in Land Rights Registration Activities because when viewed from the readiness of the government until now PTSL has not been completed and this has caused the validation of data on community land maps to not be carried out electronically and the government should start upgrading the security system to ensure legal protection of land rights holders (communities) to be in accordance withx technological developments. The government should conduct an evaluation on a scale so that obstacles that occur in the application of Electronic Certificates can be avoided and form new regulations to anticipate various types of crimes that can attack the electronic land administration system.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	14 May 2024 01:25
Last Modified:	14 May 2024 01:25
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/219173

Text (DALAM MASA EMBARGO) TRI MULIA PUSPA NINGRUM.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item