Urgensi Pengaturan Pengalihan Saham Pada Persero Sebagai Bentuk Penambahan Penyertaan Modal Negara

Putri Aristy, Tiara (2023) Urgensi Pengaturan Pengalihan Saham Pada Persero Sebagai Bentuk Penambahan Penyertaan Modal Negara. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Tesis ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai urgensi pengaturan pengalihan saham pada persero sebagai bentuk penambahan penyertaan modal negara. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh kekosongan norma hukum mengenai pengaturan pengalihan saham persero sebagai penyertaan modal negara yang dilakukan tanpa mekanisme APBN, sehingga belum bisa memberikan kepastian hukum terhadap status kekayaan negara yang dipisahkan dan holding group BUMN di Indonesia . Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi pengaturan pengalihan saham pada persero sebagai bentuk penambahan penyertaan modal negara (2) Apa implikasi hukum terhadap pengalihan saham persero tanpa melalui mekanisme APBN? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi analisis, interpretasi gramatikal dan interpretasi konstruksi. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa urgensi pengaturan pengalihan saham persero sebagai penyertaan modal negara adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi BUMN perseroan dalam menjalankan tugasnya secara mandiri privat, adanya kekayaan negara yang terpisah dari APBN saat pendirian awal BUMN persero maka pengalihan saham tidak perlu ditetapkan dengan APBN. Dengan adanya pengaturan tentang pengalihan saham persero sebagai penyertaan modal negara yang tidak lagi ditetapkan dengan APBN uuntuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien melalui perundingan dan mekanisme internal BUMN persero dimana alokasi hak milik berdasarkan pada bagaimana kekayaan tersebut dapat dikelola dan difungsikan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tanpa terikat pada struktur APBN. Dengan status kekayaan negara yang telah dipisahkan dan menjadi kekayaan BUMN persero maka kerugian BUMN persero tidak menjadi kerugian negara. Regulasi tentang penyertaan modal negara seyogyanya memberi penerapan sistem terhadap pengalihan saham saat holding group BUMN di Indonesia. Sehingga penerapan penyertaan modal negara menjadi jelas, adil, dan memberikan manfaat bagi perseroan dalam mengelola saham milik negara.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the urgency of regulating the transfer of shares in a persero as state capital participation. The choice of theme is motivated by the emptiness of legal norms regarding the regulation of the transfer of shares of a persero as state capital participation carried out without the APBN mechanism, so that it cannot provide legal certainty on the status of separated state assets and BUMN holding groups in Indonesia. Based on this, this paper raises the formulation of the problem: (1) How is the regulation of the transfer of shares of a persero as state equity participation (2) What are the legal implications of the transfer of shares of a persero without going through the APBN mechanism? Then the writing of this paper uses normative juridical method with statute approach, conceptual approach, and case approach. Legal materials obtained by the author will be analyzed using analytical interpretation, grammatical interpretation and construction interpretation. From the results of research with the above methods, the author obtained answers to the existing problems that the urgency of regulating the transfer of state-owned company shares as state capital participation is to provide legal certainty for BUMN companies in carrying out their duties independently privately, the existence of state assets separated from the state budget during the initial establishment of BUMN persero, so the transfer of shares does not need to be determined by the state budget. With the regulation on the transfer of shares of a persero as state capital participation which is no longer determined by the state budget to achieve efficient resource allocation through negotiations and internal mechanisms of the BUMN persero where the allocation of property rights is based on how the wealth can be managed and functioned to achieve economic and social goals without being tied to the state budget structure. With the status of state assets that have been separated and become the assets of a persero SOE, the losses of a persero SOE do not become state losses. Regulations on state equity participation should provide a system for the transfer of shares when holding a group of BUMN in Indonesia. So that the application of state capital participation becomes clear, fair, and provides benefits for the company in managing state-owned shares.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	13 May 2024 08:51
Last Modified:	13 May 2024 08:51
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/219162

Text (DALAM MASA EMBARGO) Tiara Putri Aristy.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item