Urgensi Pengaturan Kewenangan Penggeledahan Dan Penyitaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Demi Mewujudkan Siklus Persaingan Usaha Sehat Di Indonesia

Hafiz Hidayat, Thareq (2023) Urgensi Pengaturan Kewenangan Penggeledahan Dan Penyitaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Demi Mewujudkan Siklus Persaingan Usaha Sehat Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai urgensi pengaturan kewenangan penggeledahan dan penyitaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilatarbelakangi adanya kesulitan KPPU untuk menyelesaikan perkara persaingan usaha di Indonesia. Pada latar belakang penulis menangkat 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu: (1) Apa urgensi diberikannya kewenangan penggeledahan dan penyitaan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai bentuk penciptaaan siklus persaingan usaha sehat di Indonesia?, (2) Bagaimana formulasi pengaturan yang tepat mengenai kewenangan penggeledahan dan penyitaan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)? Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Analisis (Analytical Approach), dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Penulis memperoleh data dari berbagai sumber yang dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi komparatif. Setelah dilakukannya penelitian, Penulis menemukan beberapa fakta, di antaranya masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penegakan hukum persaingan usaha dengan belum diberikannya kewenangan penggeledahan dan penyitaaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara gamblang belumlah mengatur tentang wewenang penggeledahan dan penyitaan. Tidak berikannya kewenangan a quo memberikan ketidakpastian hukum dan menjadi penghambat bagi penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/Pdt/Pdt.Sus-KPPU/2018/PN Pbr yang membatalkan Putusan KPPU Nomor: 21/KPPUI/2016, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/ Pn Mdn yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 23/KPPPU-L/2018, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/Pn Sby yang membatalkan Putusan KPPPU Nomor 5/KPPU-I/2020 menjadi sebuah bukti konkret dari permasalahan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Belum diaturnya kewenangan tersebut berimplikasi pada kepastian hukum dan kualitas putusan yang dikeluarkan, baik bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perlunya penambahan kewenangan Penggeledahan dan Penyitaan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha diformulasikan dengan beberapa adaptasi sumber hukum di antaranya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Dutch Civil Code, dan Establishment Act of The Authority For Consumers and Markets. Perbandingan tersebut akan menjadi sebuah jawaban terhadap permasalahan yang nantinya diharapkan melalui perbandingan tersebut dapat membentuk formulasi konkret bagi penyelesaian perbuatan anti persaingan yang merugikan siklus persaingan usaha sehat di Indonesia.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the urgency of setting up the authority of searching and seizure of the Competition Supervisory Commission under the circumstances of the difficulty of KPPU to resolve the competition matters of enterprises in Indonesia. In the context, the author raises two (two) formula problems in this writing, namely: (1) Is it urgent to give a search and seizure authority to Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) as a form of creating a healthy competition cycle of enterprises in Indonesia?, (2) What is the correct formulation of the regulation concerning the searching and seizing authority for Komisi Pengawas Persaingan Usaha? The author uses the normative jurisprudence method with the methods of the Statute Approach, the Analytical Approaching, and the Comparative approach. (Comparative Approach). The authors obtained data from various sources that were analyzed using grammatical interpretation and comparative interpretation. After doing his research, the author found some facts, among them there were still shortcomings and weaknesses in the enforcement of the law of competition enterprise without having given him the authority to investigate and interrogate Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Article 36 of Act No. 5 of 1999, which regulates the powers of Komisi Pengawas Peraingan Usaha (KPPU), does not explicitly regulate the authority of search and seizure. Failure to give it a quo authority provides legal uncertainty and is an obstacle to the enforcement of the Competition Law in Indonesia. Pekanbaru State Court Decision No. 83/Pdt/ Pdt.SusKPPU/2018/PN Pbr which annulls the KPPU Decision Number: 21/KPPU-I/2016, Medan District Court DECISION No 692/Pdt.Sus-KPPU/2019 which annuls KPPU Decision Number:23/KPPU-L/2018, and Surabaya State Court Decision Number 1/Pdt.SusKPPU/2021/Pn Sby which annuls KPPU Decision Number 5/KPPU-I/2020. The need for the addition of the Investigation and Seizure powers for the Commission of Competition is formulated with several adaptations of the legal sources, among them the Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, the Dutch Civil Code, and the Establishment Act of the Authority for Consumers and Markets. There needs to be a deal and a concrete step in solving the problem. Among them is the granting of a search and seizure authority to the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KUHAP, the Dutch Civil Code, and the Establishment Act of the Authority for Consumers and Markets are a reference because these legal sources are concrete and relevant legal sources in addressing current problems. Furthermore, the Government, the KPPU, and the public (especially entrepreneurs) need to play an important role in their jurisdiction and/or position as best they can in order to a healthy business competition cycle in Indonesia.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	13 May 2024 08:43
Last Modified:	13 May 2024 08:43
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/219157

Text (DALAM MASA EMBARGO) Thareq Hafiz Hidayat.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item