Analisis Atas Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kasus Sengketa Polis Asuransi Jiwa Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pre)

Muhammad Siddik, Rafli (2023) Analisis Atas Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kasus Sengketa Polis Asuransi Jiwa Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pre). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini penulis mengangkat isu hukum konflik hukum antara sifat final putusan BPSK khususnya putusan arbitrase BPSK, bertentangan dengan ketentuan untuk pengajuan penetapan eksekusi putusan BPSK. Dimana putusan BPSK yang seharusnya bersifat final dan mengikat tetapi dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri sehingga terjadi tumpang tindih kompetensi antara masing-masing lembaga serta terdapat peraturan yang kontradiktif dengan peraturan lainnya. Hal tersebut menjadikan penulis terpantik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah Bagaimana kewenangan BPSK menurut pasal 52 huruf 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman? dan Apakah pertimbangan hakim dalam pembatalan (a) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perspektif UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan UU No. 4 Tahun CHECKED Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menggunakan metode hukum normatif, ditulis dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, dalam menganalisis ketidakpastian hukum pada sifat final dari putusan BPSK dan kompetensi dari BPSK sebagai lembaga alternatif BPSK dan kompetensi penyelesaian sengketa itu sendiri. putusan BPSK pada Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pre sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Merujuk pada pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan atas isu hukum tersebut. Bahwa, BPSK memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan menerapkan hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK. Namun, dalam praktiknya putusan BPSK tidak memliki kekuatan eksekutorial. Seharusnya putusan BPSK khususnya putusan arbitrase BPSK mengikuti ketentuan dari UU Arbitrase dan UU Kekuasaan Kehakiman dalam pelaksanaanya. Kemudian, Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pre yang membatalkan putusan BPSK menciptakan konflik hukum dalam perlindungan konsumen karena perihal penetapan eksekusi putusan BPSK. Semestinya putusan arbitrase BPSK dicantumkan irah-irah atau kepala putusan pada putusan arbitrase BPSK agar tidak ada persoalan terkait eksekusi dari putusan arbitras BPSK. Dan untuk penetapan eksekusi atas putusan B{SK, harusnya diberikan ketentuan perihak tersebut untuk menjaminkepastian hukum BPSK.

English Abstract

In this thesis the author raises the legal issue of legal conflict between the final nature of BPSK decisions, especially BPSK arbitration decisions, contrary to the provisions for filing a BPSK decision execution determination. Where BPSK decisions should be final and binding but can be canceled by the District Court so that there is overlapping competence between each institution and there are contradictory regulations with other regulations. This has prompted the author to conduct research with the formulation of the problem How is BPSK's authority according to Article 52 letter (a) of Law No. 8 of 1999 concerning. Consumer Protection in the perspective of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Law No. 4 of 2004 concerning Judicial Power? and Is the judge's consideration in canceling BPSK's decision in Decision Number 13/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pre in accordance with the provisions in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection? CHECKED Based on this background, the author uses a normative legal method, written using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. With primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed using descriptive-qualitative techniques, in analyzing legal uncertainty in the final nature of BPSK decisions and the competence of BPSK as an GJASTH alternative dispute resolution institution itself. Referring to the discussion that has been conducted, the author draws conclusions on these legal issues. That, BPSK has the duty and authority to resolve consumer disputes by applying consumer protection law as stipulated in the GCPL. However, in practice, BPSK decisions do not have executorial power. BPSK decisions, especially BPSK arbitration decisions, should follow the provisions of the Arbitration Law and the Judicial Power Law in their implementation. Then, the Judges' Consideration in Decision Number 13/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN Pre which annulled the BPSK decision created a legal conflict in consumer protection because of the determination of the execution of the BPSK decision. BPSK arbitration decisions should include irah-irah or the head of the decision in the BPSK arbitration decision so that there are no problems related to the execution of BPSK arbitration decisions. And for the determination of the execution of BPSK's decision, provisions should be given regarding this matter to ensure BPSK's legal certainty.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	13 May 2024 04:37
Last Modified:	13 May 2024 04:37
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/219028

Text (DALAM MASA EMBARGO) Rafli Muhammad Siddik.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item