EVA DITAYANI ANTARI, Putu (2024) Kepastian Hukum Atas Naskah Akademik Dalam Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Daerah. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara sudah semestinya didasarkan pada masalah dan kebutuhan hukum Masyarakat agar terwujud tipe hukum responsif. Guna menjamin landasan pembentukan peraturan perundang-undangan maka diharuskan adanya naskah akademik dalam pembentukan undang-undang dan menjadi alternatif dokumen ilmiah dalam pembentukan peraturan daerah. Naskah akademik merupakan dokumen ilmiah yang menunjukkan landasan dan urgensi pembentukan undang-undang dan/atau peraturan daerah. Naskah akademik selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rancangan undang-undang dan/atau rancangan peraturan daerah. Namun dalam praktiknya masih dijumpai adanya penyimpangan terhadap naskah akademik dengan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang dibentuk, yang disebabkan oleh pengaturan yang tidak lengkap mengenai naskah akademik. Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang pembentukan naskah akademik, selain dari sistematika naskah akademik menjadikan penyusunan naskah akademik hanya sebatas formalitas dan syarat dalam mengajukan pembahasan rancangan undang-undang atau peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka isu hukum utama dalam penelitian ini adalah mengenai belum lengkapnya pengaturan tentang penyusunan naskah akademik yang berkepastian hukum dalam Undang-Undang P3 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu perlu dirancang sebuah aturan yang menjamin penyusunan naskah akademik dapat mendukung terwujudnya tipe hukum responsif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang dan peraturan daerah. Dengan demikian maka terwujud pula asas transparansi melalui partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah. Isu hukum tersebut lalu dituangkan dalam 3 (tiga) rumusan masalah pertama: Apa urgensi dari penyusunan naskah akademik? Selanjutnya rumusan masalah kedua Apa akibat hukum bagi undang-undang atau peraturan daerah yang tidak sesuai dengan naskah akademik? Serta rumusan masalah ketiga adalah Bagaimana upaya menciptakan kepastian hukum naskah akademik dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah? Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah tersebut adalam jenis penelitian hukum yang dapat membantu dalam merumuskan norma secara preskriptif. Perumusan norma tersebut didukung dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengujian formil. Selanjutnya didukung dengan bahan hukum sekunder berupa buku literatur dan artikel ilmiah yang dipublikasikan maupun tidak terpublikasi. Serta penggunaan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum tersebut lalu dikumpulkan dengan memanfaatkan aplikasi Mendeley yang membantu penyusunan referensi dan daftar pustaka. Analisis bahan hukum tersebut lalu menghasilkan analisis preskriptif berupa penyusunan norma sebagai ius constituendum berkaitan dengan kepastian hukum naskah akademik dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah.ix Hasil penelitian disertasi ini lalu mengarah pada kesimpulan Pertama bahwa urgensi naskah akademik dalam pembentukan undang-undang dan/atau peraturan daerah meliputi pada tahap pra-legislasi, legislasi, dan pasca-legislasi. Naskah akademik yang pengkajiannya dilakukan secara ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, objektif, dan independen tidak semata merepresentasikan kelompok kepentingan tertentu atau bersifat teknokratik, melainkan mengedepankan kepentingan umum. Oleh karena itu naskah akademik digunakan sebagai pedoman dalam menyusun suatu rancangan undang-undang dan/atau rancangan peraturan daerah; dokumen acuan dalam tahap pembahasan; bahan harmonisasi rancangan undang-undang dan/atau rancangan peraturan daerah; dan alat bukti yang dapat diajukan dalam permohonan dan persidangan pengujian undang-undang atau peraturan daerah (judicial review) pada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kedua, bahwa adanya ketidaksesuaian antara naskah akademik dengan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah menimbulkan akibat hukum yang berbeda yang disebabkan perbedaan pengaturan keharuskan mencantumkan naskah akademik antara undang-undang dan peraturan daerah. Undang-undang yang penyusunannya tanpa disertai atau tidak sesuai dengan naskah akademik dapat diajukan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam pembentukan peraturan daerah, naskah akademik dapat digantikan dengan penjelasan/keterangan. Penjelasan/keterangan merupakan uraian mengenai alasan pembentukan peraturan daerah yang menggambarkan mengenai urgensitas dan landasan pembentukan peratiran daerah. Tidak terdapat bentuk aturan yang menentukan mengenai sistematika penjelasan/keterangan sebagaimana mana dengan naskah akademik. Penjelasan/keterangan tersebut memiliki uiraian yang lebih singkat bila dibandingkan naskah akademik. Ketiga, kepastian hukum naskah akademik dalam pembentukan undangundang dan peraturan daerah dapat dilakukan dengan memahami makna kepastian hukum yang meliputi kepastian hukum atas pengaturan, proses, kewenangan, waktu, dan eksekutorial dari naskah akademik. Pengaturan mengenai naskah akademik semestinya mencantumkan materi muatan terkait proses penyusunan naskah akademik dan sanksi atas undang-undang dan peraturan daerah yang tidak mengacu pada naskah akademik. Selain itu diperlukan pula mekanisme pengujian validitas atau risalah pembahasan naskah akademik sebagai evaluasi atas kesesuaian naskah akademik dengan rancangan undangundang atau rancangan peraturan daerah yang disusun.
English Abstract
The formulation of laws and regulations in a country should be based on the legal problems and needs of society in order to create a responsive type of law. In order to guarantee the basis for the formulation of statutory regulations, it is necessary to have academic texts in the formulation of laws and serve as an alternative to scientific documents in the formulation of regional regulations. Academic texts are scientific documents that show the basis and urgency for the formulation of regional laws and/or regulations. The academic text is then used as a guide in preparing draft laws and/or draft regional regulations. However, in practice, there are still deviations from academic texts in draft laws or draft regional regulations that are formed, which are caused by incomplete arrangements regarding academic texts. There are no provisions governing the formulation of academic texts, apart from the systematicity of academic texts, making the preparation of academic texts merely a formality and requirement for submitting discussions on draft laws or regional regulations. Based on this, the main legal issue in this research is the incomplete regulation regarding the preparation of academic texts with legal certainty in the Formulation of Law Act and other statutory regulations. Apart from that, it is necessary to design regulations that guarantee that the preparation of academic texts can support the realization of a responsive type of law in the formulation of laws and regulations, especially regional laws and regulations. In this way, the principle of transparency is also realized through public participation in the formulation of regional laws and regulations. These legal issues are then outlined in the first 3 (three) problem formulations: What is the urgency of preparing an academic manuscript? Next is the second problem formulation. What are the legal consequences for regional laws or regulations that are not in accordance with academic texts? And the third problem formulation is How to create legal certainty in the preparation of academic texts? The research method used to answer the problem formulation is a type of legal research that can help in formulating prescriptive norms. The formulation of these norms is supported by a statutory approach, historical approach, conceptual approach, case approach and comparative approach. The legal materials used in the research include primary legal materials in the form of statutory regulations, as well as decisions of the Constitutional Court and Supreme Court relating to formal testing. Furthermore, it is supported by secondary legal materials in the form of published and unpublished literature and scientific articles. As well as the use of tertiary legal materials in the form of dictionaries and encyclopedias. The legal material was then collected using the Mendeley application which helps prepare references and bibliography. Analysis of the legal materials then produces prescriptive analysis in the form of drafting norms as ius constituendum relating to the legal certainty of academic texts in the formulation of regional laws and regulations. The results of this dissertation research then lead to the first conclusion that the urgency of academic texts in the formulation of laws and/or regional regulations includes the pre-legislation, legislation and post-legislation stages. Academic texts whose studies are carried out scientifically based on logical, critical, objective and independent thinking do not merely represent certain interest groupsxi or are technocratic in nature, but rather prioritize the general interest. Therefore, academic texts are used as guidelines in preparing draft laws and/or draft regional regulations; reference documents in the discussion stage; materials for harmonization of draft laws and/or draft regional regulations; and evidence that can be presented in petitions and trials for reviewing laws or regional regulations (judicial review) at the Constitutional Court or Supreme Court. Second, that the existence of a discrepancy between academic texts and draft laws or draft regional regulations gives rise to different legal consequences due to differences in regulations regarding the requirement to include academic texts between laws and regional regulations. Laws whose preparation is not accompanied by or are not in accordance with academic texts can be submitted for formal review to the Constitutional Court. Meanwhile, in the formulation of regional regulations, academic texts can be replaced with explanations/information. Explanation/information is a description of the reasons for the formation of regional regulations which describes the urgency and basis for the formation of regional regulations. There are no rules that determine the systematics of explanations/information as with academic texts. This explanation/information has a shorter description compared to academic texts. Third, legal certainty of academic texts in the formulation of regional laws and regulations can be done by understanding the meaning of legal certainty which includes legal certainty regarding the regulation, process, authority, time and execution of academic texts. Regulations regarding academic manuscripts should include content material related to the preparation process.
| Item Type: | Thesis (Doktor) |
|---|---|
| Identification Number: | 072401 |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Annisti Nurul F |
| Date Deposited: | 13 May 2024 01:42 |
| Last Modified: | 13 May 2024 01:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218988 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Putu Eva Ditayani Antari.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |