Briliyana Sari, Popy (2024) Reformulasi Pengaturan Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Di dalam skripsi ini, penulis mengangkat isu kekosongan hukum karena dalam Pasal 60 dan 62 UU Nomor 17 Tahun 2023 yang didalam pasal 60 tersebut mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2023 yang sayangnya masih belum berlaku dan belum mengatur prasyarat lengjap serta mekanisme aborsi secara rinci. Alhasil, masalah ini mengakibatkan UU tersebut beum memberikan perlindungan hukum secara sepenuhnya terhadap korban perkosaan yang menghendaki aborsi aman, karena peraturan aborsi yang menjadi acuan masih berpatokan pada PP Nomor 61 Tahun 2014 yang harus dikaji ulang karena persyaratan dalam PP tersebut masih rumit. Di dalam skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi? (2) Bagaimana formulasi pengaturan dimasa yang akan datang terkait aborsi yang bisa memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan? Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode normatif, meliputi metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Selain itu, bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penafsiran gramatikal dan antisipasi. Melalui hasil penelitian metode di atas, penulis mengambil kesimpulan konsep perlindungan hukum bagi korban perkosaan dalam Pasal 60 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mengacu pada Pasal 463 UU Nomor 1 Tahun 2023 sudah memberikan perlindungan hukum jika dilihat dari syarat batasan waktu yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut, akan tetapi dalam kedua UU tersebut belum meberikan syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi seseorang guna melakukan aborsi secara aman, sehingga syarat-syarat lainnya masih mengacu PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Oleh sebab itu, diperlukan reformulasi mengenai pengaturan di masa yang akan datang berkaitan dengan aborsi secara aman berkaitan pengaturan aborsi guna terjaminnya perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi korban perkosaan yang hendak melaksanakan aborsi dilihat dari segi apakah dalam dalam batasan waktu umur kandungan 14 minggu yang ditetapkan UU Nomor 1 Tahun 2023 dapat korban perkosaan memenuhi peryaratan lain yang terdapat dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 yang terbilang masih rumit serta terdapat berbagai permaslaahan lainnya yang harus dikaji ulang oleh pemerintah dalam membentuk peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan nantinya.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of a legal vacuum because in Articles 60 and 62 of UU Nomor 17 Tahun 2023, Article 60 refers to UU Nomor 1 Tahun 2023 which unfortunately is still not in force and does not regulate the complete prerequisites and abortion mechanisms in detail. As a result, this problem means that the law does not yet provide full legal protection for rape victims who want a safe abortion, because the abortion regulations that are used as a reference are still based on PP Nomor 61 Tahun 2014 which must be reviewed because the requirements in the PP are still complicated. In this thesis, the problem formulation is raised: (1) Do the provisions of laws and regulations in Indonesia provide legal protection for rape victims who have abortions? (2) How will future regulations regarding abortion be formulated that can provide legal protection for victims of criminal acts of rape? This thesis was written using normative methods, including statutory, conceptual and comparative approaches. In addition, legal materials (primary, secondary and tertiary) were obtained through literature study. The analysis technique that the author uses in this thesis is grammatical interpretation and anticipation. Through the results of the research method above, the author concludes that the concept of legal protection for rape victims in Article 60 of of UU Nomor 17 Tahun 2023 concerning Health has actually provided legal protection as seen from the strict time limits contained in these articles, however in both laws This does not yet provide other conditions that a person must fulfill in order to have an abortion safely, so the other conditions still refer to Government Regulation PP Nomor 61 Tahun 2014 concerning Reproductive Health. Therefore, reformulation is needed regarding future regulations relating to safe abortion regarding the regulation of abortion in order to guarantee legal protection and legal certainty for rape victims who wish to have an abortion in terms of whether they are within the 14 week gestational age limit set by law. UU Nomor 1 Tahun 2023 can rape victims fulfill other requirements contained in PP Nomor 61 Tahun 2014 which are still complicated and there are various other issues that must be reviewed by the government in forming government regulations as implementing regulations for UU Nomor 17 Tahun 2023 concerning Health later.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052401 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Annisti Nurul F |
| Date Deposited: | 06 May 2024 08:10 |
| Last Modified: | 06 May 2024 08:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218888 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Popy Briliyana Sari.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |