Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Bukan Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan

Pambayun Purbo Raras, Niwang (2024) Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Bukan Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Permasalahan yang dikaji yakni Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengandung tafsir norma yang kabur karena tidak memberikan batasan makna bukan merupakan tindak pidana sebagai alasan penghentian penyidikan sehingga mengakibatkan ketidakpastian penegakan pembelaan terpaksa yang dihentikan dalam penyidikan. a Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah mengkaji: (1) Apa makna peristiwa bukan merupakan tindak pidana sebagai alasan penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP? (2) Apakah pembelaan terpaksa (noodweer) termasuk dalam pengertian peristiwa bukan merupakan tindak pidana sebagai alasan penghentian penyidikan? Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dianalisis dengan teknik deskriptif analitis yakni dengan menentukan makna aturan hukum KUHP, KUHAP dan pendapat ahli pidana. Hasil penelitian menyatakan bahwa makna peristiwa bukan merupakan tindak pidana dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah perbuatan yang masuk dalam lingkup hukum perdata, administrasi, dagang atau adat karena tidak memenuhi/mencocoki unsur-unsur tindak pidana (terutama unsur objektif). Pembelaan terpaksa tidak termasuk dalam makna tersebut karena masuk dalam lingkup hukum pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana (terutama unsur objektif). Oleh karena itu, pembelaan terpaksa tidak dapat dihentikan dalam penyidikan karena melanggar ketentuan KUHAP, namun harus melalui pembuktian persidangan guna mendapat kebenaran materiil sesuai asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas serta mencegah terjadinya penilaian secara subjektif dan tindakan abuse of power.

English Abstract

This research investigates Article 109 paragraph (2) of the Criminal Code Procedure that carries murky norms not specifying the scope of the definition of conduct not considered as a criminal offence as the ground for enquiry dismissal, which leads to legal uncertainty of the enforcement of necessary defence ceased during the enquiry. aya Repository Universitas Brawijaya Departing from the above issue, this research aims to investigate: (1) the definition of conduct not considered a criminal offence as the ground for enquiry dismissal in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Code Procedure; (2) whether necessary defence (noodweer) is categorised in the definition of act not considered as a criminal offence as the ground for the dismissal of enquiry. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials were analysed based on descriptive analysis determining the definition of the rules specified in the Criminal Code, Criminal Code Procedure, and the notions of criminal experts. The research results reveal that conduct not considered a criminal offence involves acts within the scope of private law, administrative law, trade law, or adat law because the conduct concerned does not fit the aspects of criminal offences (particularly in terms of objective aspects). The necessary defence, therefore, cannot be dismissed in the process of enquiry simply because it violates the provisions of the Criminal Code Procedure, but it has to be proven before the court to guarantee that substantive material can be obtained according to the principle of proportionality and subsidiarity and to prevent subjective judgement and abuse of power.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052401
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	06 May 2024 08:05
Last Modified:	06 May 2024 08:05
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218886

Text (DALAM MASA EMBARGO) Niwang Pambayun Purbo Raras.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item