Abigail, Muhammad Lutfi and Dr. Alfi Haris Wanto,, S.AP., M.AP., MMG and Andhyka Muttaqin, S.AP., MPA (2024) Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tangerang Selatan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Anak merupakan anugerah pemberian tuhan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, hak asasi anak harus senantiasa dilindungi agar terhindar dari tindakan yang dapat menggangu tumbuh kembang anak. Salah satu tindakan yang dapat menggangu tumbuh kembang anak adalah tindakan kekerasan khususnya tindakan kekerasan seksual, karena dapat menyebabkan dampak secara fisik maupun psikis. Kota Tangerang Selatan menjadi salah satu daerah dengan angka kekerasan seksual pada anak yang mengalami kenaikan secara stagnan selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Dalam hal ini instansi yang memiliki kewenangan untuk menangani kekerasan seksual pada anak ialah UPTD PPA Kota Tangerang Selatan dengan dasar hukum Peraturan Walikota No.43 Tahun 2019, serta Unit PPA Satreskrim Polres Tangsel dengan dasar hukum Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007. Dalam pelaksanaan penanganan kekerasan seksual pada anak, UPTD PPA Kota Tangerang Selatan berkolaborasi dengan mitra non-pemerintah yakni rumah konseling, dan JR2 Lawfirm, serta mitra pemerintah yakni Unit PPA Satreskrim Polres Tangsel, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan collaborative governance dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di kota Tangerang Selatan beserta faktor kendala dan tantanganya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di kota Tangerang Selatan, serta situs penelitiannya berada di UPTD PPA Kota Tangerang Selatan dan Unit PPA Satreskrim Polres Tangsel. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder dari dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa collaborative governance dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di kota Tangerang Selatan sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi masyarakat masih belum teredukasi dikarenakan langkah preventif yang kurang baik dan menyebabkan angka kekerasan seksual pada anak yang masih tinggi. Peneliitian ini memberikan saran untuk meningkatkan kuantitas sdm dengan melibatkan tenaga non-asn, menjalankan patroli siber dengan dinas informatika dan komunikasi untuk memblokir konten pornografi, membuat iklan layanan masyarakat yang kreatif, serta membuat perlindungan anak berbasis masyarakat.
English Abstract
Children are a gift from God that is priceless. Therefore, children's human rights must always be protected to avoid actions that could disrupt children's growth and development. One of the actions that can disrupt a child's growth and development is violence, especially sexual violence because it can cause physical and psychological impacts. The city of South Tangerang is one of the areas where the rate of sexual violence against children has experienced a stagnant increase over the last 3 years. In this case, the agencies that have the authority to handle sexual violence against children are the South Tangerang City UPTD PPA with the legal basis of Mayor Regulation No. 43 of 2019, as well as the South Tangerang Police Satreskrim PPA Unit with the legal basis of National Police Chief Regulation No. 10 of 2007. In implementing the handling sexual violence against children, South Tangerang City UPTD PPA collaborates with non-government partners, namely the counseling house, and JR2 Lawfirm, as well as government partners, namely the South Tangerang Police Satreskrim PPA Unit, the Health Service, and the Social Service. This research aims to analyze and describe collaborative governance in handling sexual violence against children in the city of South Tangerang along with the obstacles and challenges. This research uses descriptive research with a qualitative approach located in the city of South Tangerang, and the research sites are at the UPTD PPA South Tangerang City and the PPA Unit of the South Tangerang Police Criminal Investigation Unit. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation, with primary data sources obtained from interviews and secondary data from related documents. The research results show that collaborative governance in handling sexual violence against children in the city of South Tangerang has been run by applicable laws and regulations, However, the public is still not educated due to poor preventive measures and this has led to high rates of sexual violence against children. This research provides suggestions for increasing the number of human resources by involving non-ASN workers, carrying out cyber patrols with the information and communications service to block pornographic content, creating creative public service advertisements, and creating community-based child protection.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0524030048 |
| Uncontrolled Keywords: | Collaborative Governance, Kekerasan Seksual Terhadap Anak |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Unnamed user with username nova |
| Date Deposited: | 02 May 2024 05:02 |
| Last Modified: | 02 May 2024 05:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218799 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Muhammad Lutfi Abigail.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |