Hakim, Kurniawati (2022) PENERAPAN PASAL5AYAT4PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:PER-005/A/JA/03/2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN TERKAIT TAHANAN YANG DIBORGOL (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penerapan pasal5ayat4Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Per-005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan di Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Malang Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimanakah penerapan pasal5ayat4Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Per-005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan di Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Malang ? dan Bagaimanakah pertanggungjawaban Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Malang apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan Pasal5Ayat4Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Per- 005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan jenis penelitian sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh penulis dengan menggunakan teknik in-depth interview kepada responden dan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode penulisan diatas, Pengawal tahanan adalah sumber daya manusia (SDM) dari Kejaksaan yang memiliki tugas yang khas, oleh karena itu pemilihan sumber daya manusia (SDM) sangat perlu disesuaikan dengan lingkup dan situasi kerjanaya. Dalam pengamatan lapanganxii bahwasannya penerapan pasal5ayat4belum sepenuhnya diterapkan dikejaksaan negeri kota malang. Upaya yang dilakukan untuk mencehanya adalah yang pertama upaya Preventif seperti melakukan pembinaan, meningkatkan ketertiban dan keamanan, melakukan penyluhan, kedua upaya Reprensif seperti memberikan sanksi pidana kepada pengawal tahanan apabila melanggar peraturan yang ada.
English Abstract
This study raises the issue of the application of Article5paragraph4of the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: Per- 005/A/Ja/03/2013 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for the Escort and Security of Detainees at the Detention Guards at the Malang City Attorney General's Office. Based on the study above, this paper raises the formulation of the problem: Based on the application of article5paragraph4of the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: Per-005/A/Ja/03/2013 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for the Escort and Safeguard of Detainees in Detention Guards Malang City Prosecutor's Office? and is responsible for the State Prosecutor's Guard of the City of Malang if in carrying out the Regulations not following Article5Paragraph4Paragraph4Attorney General of the Republic of Indonesia Number: Per-005/A/Ja/03/2013 Escorting and Securing Detainees? The writing of this paper usesafield research method withasociolegal type of research withasociological juridical approach. Primary and secondary legal materials were obtained by using in-depth interviews with respondents and literature studies. The researcher used purposive sampling technique and the data analysis technique used was descriptive qualitative. From the results of the research using the writing method above, Escort isahuman resource (HR) from the Prosecutor's Office who hasaunique task, therefore the selection of human resources (HR) really needs to be adjusted to the scope and situation of his work. Infield observations, the application of article5paragraph4has not been fully implemented in the Malang City Public Prosecutor's Office. Effortsxiv made to prevent it are the first prevention efforts such as providing guidance, improving and enhancing security, providing counseling, second preventive measures such as imposing sanctions on prison guards if they violate existing regulations.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 052201 |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Annisti Nurul F |
Date Deposited: | 30 Apr 2024 08:43 |
Last Modified: | 30 Apr 2024 08:43 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218742 |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Kurniawati Hakim.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Actions (login required)
View Item |