Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Atas Pembebasan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Fisik (Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2023/PN.Blt)

Shagyna Anggraeni, Marchellina (2023) Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Atas Pembebasan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Fisik (Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2023/PN.Blt). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, peneliti membahas tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2023/PN.Blt yang dirasa kurang mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena kurangnya alat bukti yaitu saksi tidak ada yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung sehingga keterangan korban berdiri sendiri dan tidak memenuhi asas hukum Unus Testis Nullus Testis, keterangan seorang saksi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, kecuali ada alat bukti lainnya yang bisa mendukung keterangan tersebut. Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: (1) Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 159/Pid.Sus/2023/PN.Blt yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pelecehan seksual fisik (2) Apakah putusan nomor 159/Pid.Sus/2023/PN.Blt telah mempertimbangkan pembuktian berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana? Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang menjadi acuan dikumpulkan dengan studi pustaka kemudian dianalisis dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan oleh pelaku yakni Hartono Tjokro dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa keterangan korban dan satu alat bukti sah lain dapat membuktikan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam kasus ini, keterangan korban disertai dengan hasil Visum Et Repertum dan beberapa keterangan saksi. Selain itu, Pasal 25 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa saksi tidak harus melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung kejadian tindak pidana, namun harus memiliki keterangan yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Salah satu pertimbangan hakim menyatakan bahwa keterangan saksi tidak dapat dipertimbangkan karena tidak melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung. Maka, pertimbangan hakim tersebut tentu tidak sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Alat bukti dan fakta-fakta persidangan memiliki kesesuaian dan keterkaitan satu sama lain sehingga memenuhi asas hukum Unus Testis Nullus Testis. Maka Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2023/PN.Blt dapat dianggap sebagai putusan yang kurang pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

English Abstract

In this thesis, the researcher discusses the judge's considerations in Decision Number: 159/Pid.Sus/2023/PN.Blt, which are perceived as insufficient in taking into account the trial facts and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. The panel of judges stated that the defendant was not proven guilty beyond a reasonable doubt due to a lack of evidence, namely the absence of witnesses who saw, heard, and directly experienced the events. As a result, the victim's testimony stands alone and does not meet the legal principle of "Unus Testis Nullus Testis," which means one witness is no witness; the testimony of a single witness cannot be considered as evidence unless there is other supporting evidence. Based on the aforementioned background, this research poses two problem formulations: (1) What legal basis did the judge consider in Verdict No. 159/Pid.Sus/2023/PN.Blt, stating that the defendant was not proven guilty beyond a reasonable doubt for committing the act of sexual violence in the form of physical sexual harassment? (2) Did Verdict No. 159/Pid.Sus/2023/PN.Blt consider the burden of proof under Article 25 of Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law? This study employed a juridical-normative legal research method with a statutory and case approach. Legal materials were gathered through literature review and subsequently analyzed through grammatical and systematic interpretation. From the results of the research using the above method, the author concludes that the criminal act of physical sexual harassment committed by the perpetrator, Hartono Tjokro, can be proven beyond a reasonable doubt. Article 25 of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes states that the testimony of the victim and one other valid piece of evidence can prove the defendant guilty beyond a reasonable doubt. In this case, the victim's testimony is accompanied by the results of a medical examination (Visum Et Repertum) and several witness statements. Furthermore, Article 25 paragraph (3) letter a of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes states that a witness does not have to directly witness, hear, or experience the criminal act but must have information related to the crime. One of the judge's considerations states that the witness testimony cannot be considered because they did not directly witness, hear, or experience the events. Therefore, this judge's consideration is not in line with Article 25 paragraph (3) letter a of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. The evidence and trial facts are consistent and interconnected, fulfilling the legal principle of "Unus Testis Nullus Testis" (One witness is no witness). Therefore, Decision Number: 159/Pid.Sus/2023/PN.Blt can be considered as a decision that lacks consideration or is insufficiently motivated because it does not comply with the provisions of the laws and regulations.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Annisti Nurul F
Date Deposited:	30 Apr 2024 04:02
Last Modified:	30 Apr 2024 04:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218708

Text (DALAM MASA EMBARGO) MARCHELLINA SHAGYNA ANGGRAENI.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item