“Pemberatan Ancaman Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Brt).

Lihkam, Margaretha Berliana Natasya and Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Si. (2024) “Pemberatan Ancaman Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Brt). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penelitian hukum ini penulis membahas mengenai permasalahan hukum pada sanksi pidana terhadap Anggota Kepolisian. Seiring perkembangan zaman, banyaknya kasus mengenai penyalahgunaan narkotika, seperti penyalahgunaan barang bukti merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun tidak adanya pengaturan khusus yang mengatur perbuatan maupun pengaturan sanksi tindakan bagi anggota kepolisian yang memiliki wewenang dalam pengawasan barang bukti narkotika. Permasalahan yang menjadi titik fokus terkait apakah perlu adanya pengaturan khusus mengenai pemberatan ancaman pidana bagi Anggota Kepolisian yang dalam wewenangnya menyalahgunakan narkotika, Penulis mengangkat judul “Pemberatan Ancaman Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Brt)”. Hasil penelitian hukum ini adalah untuk memberi jawaban atas rumusan permasalahan diatas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan Statue Approach dan Case Approach. Penulis menyimpulkan di dalam penulisan ini bahwa maka sangat diperlukan adanya pengaturan khusus mengenai pemberatan ancaman pidana terhadap Anggota Kepolisian yang dalam wewenangnya menyalahgunaan narkotika. Sebagai langkah konkret dalam menjaga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap Anggota Kepolisian pada putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Brt Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam penjatuhan putusan pidana penjara, penulis tidak sependapat dengan majelis hakim, seharusnya Terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana mati sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Hal ini menjadi langkah signifikan dalam menjaga integritas penegakan hukum, menegakkan rasa keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat.

English Abstract

This legal research discusses problems of the legal concerning criminal sanctions against Police Officers. With the evolution of time, there has been a rise in cases involving the misuse of narcotics evidence, which is a narcotics offense regulated by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, there is a lack of specific regulations governing the actions and sanctions for law enforcement officers who tamper with evidence. The focal point of the problem is whether there is a need for specific regulations regarding weighting sanctions for Police Officers engaged in the misuse of narcotics evidence. The author chose the title "Weighting Criminal Threats Againts Police Member Who Commit Narcotics Abuse (Case Study Decision Number 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Brt)." The aim of this research is to provide answers to the formulated problem. The results of this legal research are to provide answers to the problem formulation above. This legal research is a normative juricidial legal with a statutory approach and a case approach. The conclusion drawn in this writing is that there is a critical need for specific regulations regarding the imposition of criminal threats against Police Officers who abuse narcotics within their authority. This serves as a concrete step in maintaining the integrity and professionalism of the police institution and building public trust in the justice system. Regarding criminal accountability for Police Officers in Decision Number 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Brt, the defendant has fulfilled the elements of criminal accountability. In the sentencing decision to imprisonment, the author disagrees with the panel of judges, suggesting that the defendant should have received the death penalty as per the prosecutor's demand. This would be a significant step in maintaining the integrity of law enforcement, upholding a sense of justice, and ensuring order in society.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010061
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	13 May 2024 06:27
Last Modified:	13 May 2024 06:27
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218703

Text (DALAM MASA EMBARGO) MARGARETHA BERLIANA NATASYA LIHKAM.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Actions (login required)

View Item