Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Publisher Game Terkait Ketiadaan Informasi Objek Digital Game Dengan Sistem Loot Box Menurut Hukum Telematika

Minandar, Allif Farhan and Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. (2024) Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Publisher Game Terkait Ketiadaan Informasi Objek Digital Game Dengan Sistem Loot Box Menurut Hukum Telematika. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penafsiran yang menyebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sedangkan Pasal 15 Sedangkan pada pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus andal, aman serta bertanggung jawab secara hukum atas penyelenggaraan sistem elektroniknya sebagaimana mestinya. Mengingat penjelasan diatas, serta didukung dengan belum adanya aturan khusus terkait ketidakpastian atas pembelian objek digital game dengan sistem loot box, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pengguna baik materiil maupun immateriil. Dikarenakan adanya ketidaklengkapan norma terkait bentuk tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat terkait ketiadaan informasi objek digital game dengan sistem loot box dalam game, hal tersebut dapat merugikan pengguna dan perlu adanya regulasi terkait bentuk tanggung jawab hukum oleh Publisher Game selaku Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan Analisis (analytical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunаkаn teknik studi dokumen dаn studi pustаkа yаitu membuаt sebuаh klаsifikаsi terhаdаp bаhаn-bаhаn hukum dengаn mаksud untuk memudаhkаn pekerjааn аnаlisis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yaitu ketidaksesuaian jual beli loot box berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata dan aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait Tanggung Jawab Jika Terdapatnya Ketiadaan Informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

English Abstract

Interpretation which mentions Private Electronic System Operators while Article 15 Meanwhile in article 15 paragraph (1) and (2) of Law Number 11 of 2008 and article 3 paragraph (1) and (2) and Government Regulation Number 71 of 2019 states that Electronic system operators must be reliable, safe and legally responsible for the proper operation of their electronic systems. Given the explanation above, and supported by the absence of specific rules regarding uncertainty over purchasing digital game objects with a loot box system, this can cause losses to users, both material and immaterial. Due to the incompleteness of norms related to the forms of responsibility of Private Electronic System Operators related to the absence of information on digital game objects with the loot box system in the game, this can be detrimental to users and the need for regulations regarding forms of legal responsibility by Game Publishers as Electronic System Operators of Private Scope The writing of this thesis uses a normative juridical method with a statute approach and an analytical approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using document study and literature study techniques, namely making a classification of legal materials with the aim of facilitating analysis work. From the results of the research using the method above, the authors obtained answers to the problem, namely the incompatibility of buying and selling loot boxes based on Article 1320 of the Civil Code and the rules in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions juncto Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Systems and Transactions Electronic with Article 7 letter (b) Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection related to Responsibility If There Is a Lack of Information Provided by Private Electronic System Operators.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524010054
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	26 Apr 2024 02:21
Last Modified:	26 Apr 2024 02:21
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218636

Text (DALAM MASA EMBARGO) Allif Farhan.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Actions (login required)

View Item