Analisis Advokasi Kebijakan Dalam Pengesahan RUU Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa (Studi Kasus Peranan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS))

Florentina, Fayola and La Ode Machdani Afala, S.IP., M.A. (2024) Analisis Advokasi Kebijakan Dalam Pengesahan RUU Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa (Studi Kasus Peranan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses advokasi yang kebijakan yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam upaya pengesahan RUU Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Sejak 1998, KontraS hadir sebagai lembaga yang konsisten membantu keluarga korban ‘menagih janji’ pemerintah untuk mengatasi kasus penghilangan paksa lampau melalui suatu cara, yaitu pengesahan RUU Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Advokasi yang dilakukan bisa dikatakan berhasil karena menarik perhatian Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 lalu. Analisis penelitian ini menggunakan Multiple Stream Framework (MSF) menurut Kingdon (2010) melalui enam indikator utama yaitu aliran masalah, aliran politik, aliran kebijakan, pengusaha kebijakan, jendela kebijakan, dan agenda pemerintah. Data penelitian diolah melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KontraS berhasil karena mampu menarik massa dalam mengawal isu pengesahan, meski belum ada tindak lanjut pengesahan dari pemerintah. Dalam aspek aliran masalah, isu penghilangan paksa terpenuhi karena urgensinya sangat mendesak. Dalam aspek aliran politik, pengesahan ini menjadi hal yang cukup diperhatikan oleh partai politik tertentu. Dalam aspek aliran kebijakan, penerapan RUU tersebut sudah sesuai dengan norma masyarakat, hanya diperlukan pendalaman lebih dalam kepada eksekutor. Dalam aspek aktor pengusaha kebijakan, sudah berhasil mengelaborasi ketiga aspek sebelumnya hingga membuka peluang kebijakan dan berhasil menjadi aspek agenda pemerintah.

English Abstract

This study aims to determine the policy advocacy process conducted by the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) in an effort to pass the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance Bill. Since 1998, KontraS has been present as an organization that consistently helps the families of victims 'collect the promise' of the government to overcome past cases of enforced disappearance through a way, namely the ratification of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance Bill. The advocacy was successful because it caught the attention of President Joko Widodo in 2022. This research analysis uses the Multiple Stream Framework (MSF) according to Kingdon (2010) through six main indicators, namely problem streams, political streams, policy streams, policy entrepreneurs, policy windows, and government agendas. The research data was processed through interviews and documentation. The results showed that the policy advocacy conducted by KontraS was successful because it was able to attract the masses in guarding the legalization issue, although there has been no follow-up legalization from the government. In the aspect of problem flow, the issue of enforced disappearance is fulfilled because of its urgency. In the aspect of political flow, the ratification is a matter of concern for certain political parties. In the aspect of policy flow, the implementation of the bill is in accordance with community norms, only further deepening is needed to the executor. In the aspect of policy entrepreneur actors, it has succeeded in elaborating the three previous aspects to open up policy opportunities and successfully become an aspect of the government's agenda.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0524110036
Uncontrolled Keywords:	Advokasi; RUU Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa; KontraS-Advocacy; Draft International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance; KontraS
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Sugeng Moelyono
Date Deposited:	03 May 2024 08:19
Last Modified:	03 May 2024 08:19
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/218513

Text (DALAM MASA EMBARGO) Fayola Florentina.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Actions (login required)

View Item